Betawipos, Jakarta – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI hingga kini belum menerima konfirmasi kesediaan pihak kepolisian untuk menghadiri Sumpah Mubahalah, yang dilayangkan sejak sepekan lalu. Koordinator Tim TP3, Abdullah Hehamahua mengatakan, pihaknya akan menentukan lokasi sumpah Mubahallah jika sudah ada konfirmasi dari Polri.

“Kalo sudah positif dari polisi baru kita umumkan tempatnya. Kami sudah kirim surat dari tanggal 25 lalu,” kata Abdullah Hehamahua pada Betawipos, Selasa (02/03/21).

Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjelaskan, Sumpah Mubahallah merupakan pengakuan kepada Allah SWT atas perbedaan pengakuan kedua pihak yang berseteru. Dalam kasus penembakan keenam laskar FPI ini, polisi menyebut para korban memiliki senjata untuk melawan aparat keamanan. Sementara pihak keluarga membantah pernyataan polisi tersebut.

“Nah saya dengan teman-teman (inisiator TP3) sudah mewawancarai keluarga keenamnya itu. Misalnya Khadafi itu saya tanya sama bapaknya, apakah Khadafi pulang bawa senjata tajam atau pistol? Bapaknya bilang. jangankan pistol. Beli gorengan aja kongsi dengan teman-temannya,” papar Abdullah.

Pertanyaan serupa juga disampaikan keluarga korban penembakan lainnya. Seperti pengakuan kakak Muhammad Reza pada TP3, bahwa adiknya tidak mungkin memiliki pistol dengan penghasilan Rp 200 ribu perbulannya.

“Saya tanya abangnya. Apakah Reza bawa senjata pistol? Kata abangnya, wong Reza itu hansip honornya 100 ribu. Kemudian dengan teman-temannya jaga parkir di tempat ibadah orang India. Satu bulan dapat 400 ribu. Empat orang penjaga (dibagi) jadi 100 ribu sebulan. Jadi berarti Reza sebulan itu dapat honor 200 ribu. Jadi bagaimana 200 ribu beli senjata beli pistol?,” beber Abdullah.

Dirinya berharap, dalam prosesi Sumpah Mubahallah itu nantinya akan menunjukkan siapa yang berbohong dan mendapat laknat dari Allah SWT. Karena keenam keluarga korban semuanya membantah kepemilikan senjata api seperti dituduhkan polisi.

“Jadi Mubahallah itu nanti keluarga berucap bersumpah. Kalau betul anak-anak kami punya pistol punya senjata kami dilaknat oleh Allah SWT. Begitu juga polisi, kalo polisi mengatakan betul mereka tidak punya pistol maka polisi akan dilaknat oleh Allah. Itulah Mubbahallah. Nanti kemudian Allah memberikan sanksi di dunia ini siapa kena laknat,” tegas Abdullah.

Saat ditanya sulitnya pembuktian Sumpah Mubahallah di pengadilan, Abdullah malah menyebut jika orang juga bisa berbohong di pengadilan.

“Anda mengerti, anda agamanya apa? Mubahallah itu harus diserahkan kepada Allah. Karena kalau di pengadilan kan orang bisa berbohong. Karena itu Mubahallah itu adalah mengaku kepada Allah. Kalo berdusta kena laknat. Begitu,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/PKPN itu juga menyebut, jika polisi mangkir dengan alasan khawatir melanggar protokol kesehatan, pihaknya juga sudah memiliki langkah antisipatif. Sumpah Mubahallah juga bisa digelar secara online.

“Nanti diumumkan nanti sore. Bisa online atau bisa diumumkan tempatnya untuk datang. Kalau tidak datang alasan protokol kesehatan bisa online nanti kami sampaikan jejaring untuk online,” ungkapnya.

Abdullah menyebut, kasus penembakan yang terjadi di tol cikampek itu merupakan pelanggaran HAM berat. Karena itulah, TP3 fokus pada penuntasan kasusnya.

“Ini bukan 6 ekor kucing. Ini 6 orang manusia. Anda berpikir gimana sih? Kalau kucing anda dibunuh anda marah. Ini 6 orang warga sipil dibunuh, dianiaya, diseret, ditembak sampai berapa peluru. Dan kemudian dianggapnya itu apa namanya, soal biasa? itu persoalan serius. Ini kan pelaggaran HAM berat,” katanya.

Dirinya menengarai, kasus tersebut merupakan kasus yang direkayasa. Apalagi didapati CCTV yang ada di sekitar lokasi justru ditemukan tidak berfungsi pada saat kejadian. Pihaknya berharap, Komnas HAM masih memiliki sebagian rekaman CCTV yang tersisa.

“Kan polisi bisa saja, dibawa senjata dari mana kemudian orang itu sudah meninggal jarinya dikasih ke situ. Ditempel kemudian jadi sidik jari kan bisa saja seperti itu. Apa namanya, kasus-kasus manipulasi seperti itu,” katanya.

Sementara rekaman audio anggota FPI yang beredar di media sosial menurut Abdullah merupakan ungkapan kebahagiaan para korban lantaran berhasil mengecoh sekelompok orang yang berniat jahat.

Apalagi saat itu aparat kepolisian tidak menggunakan atribut lembaga penegak hukumnya.

“Jadi setelah berhasil lolos ya mereka gembira lah, ketawa lah. Karena yang kejar ini penjahat. Kalo mereka pakai pakaian polisi, mereka pakai mobil dinas, baru. Nah ini laskar ini jahat melawan aparat. Ini kan tidak, tidak pakai mobil resmi, tidak pakai pakaian uniform polisi, lha kalo anda sendiri di jalan tol malam2 begitu anda tidak curiga bahwa ini penjahat, perampok,” pungkasnya.

Sebelumnya, TP3 Enam Laskar FPI menggulirkan tantangan Mubahallah Keluarga Korban 6 Laskar FPI kepada Polri. Rencananya, sumpah tersebut akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Jam 14 hingga 15 WIB. Upaya itu sebagai advokasi guna mencari kebenaran dan menegakkan keadilan atas terbunuhnya enam laskar FPI. Undangan Mubahalah itu ditujukan untuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, serta ketiga petugas yang berada di lokasi kejadian, Briptu Fikri Ramadhan, Bripka Faisal Khasbi dan Bripka Adi Ismanto.

Seperti diketahui, sejumlah kalangan menyangsikan kasus terbunuhnya enam laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek, 7 Desember 2020 lalu. Dalam Konferensi Persnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut polisi menyita dua pucuk senjata dalam insiden baku tembak dengan laskar FPI. Polda Metro Jaya memiliki bukti kuat bahwa dua pucuk senjata api tersebut milik dua laskar FPI yang meninggal. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga korban menyebut bahwa anak-anak mereka tidak pernah memiliki senjata api.

Para inisiator TP3 Enam Laskar FPI itu antara lain Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Busyro Muqoddas, Muhyiddin Djunaedi, Marwan Batubara dan sejumlah nama tokoh muslim lainnya. red