Betawipos, Jakarta – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) menyalahkan media massa terkait pernyataan Amien Rais bahwa TNI Polri tidak terlibat dalam kasus yang ditanganinya. TP3 hingga kini terus melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak untuk membangkitkan kesadaran bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.

Menurut Ketua TP3 Abdullah Hehamahua, pihaknya terus mengupayakan penuntasan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Upaya itu dengan melakukan sosialisasi di sejumlah wilayah seperti Bandung dan Surabaya.

“Kita lakukan sosialisasi di beberapa tempat di Bandung, Surabaya ini jalan terus. Surabaya tanggal 30,” katanya kepada Betawipos via telepon, Rabu (28/07/21).

Pihaknya juga sudah mengirim buku putih berisi fakta-fakta di lapangan ke semua instansi lembaga negara dan pimpinannya, para mentri, pers hingga ke luar negeri. Selain itu, TP3 juga terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak.

“Jalan terus. Dengan Sri Bintang beliau punya massa sendiri walau tergabung juga di KAMI. Silakan aja jalan seperti itu. Koordinasi sih tidak, tapi kan aspirasi kita sama. Semua punya aspirasi,” bebernya.

Sementara terkait dugaan keterlibatan TNI dan Polri sendiri, menurut Abdullah, secara kelembagaan Polri terlibat langsung dalam kasus tersebut. TNI sendiri juga terlibat secara tidak langsung.

“Institusi terlibat karena konferensi pers hari pertama itu adalah Kapolda DKI didampingi oleh Pangdam Jaya. Berarti institusi terlibat,” tegasnya.

Abdullah juga menyebut, pada saat launching buku putih yang digelar secara online, memang terjadi miskomunikasi menyusul pernyataan Amien Rais. Akibatnya, FPI sempat menyebut pernyataan Amien menjadi kontraproduktif dengan apa yang dilakukan TP3. Namun tim langsung mengklarifikasinya 2 hari kemudian.

“Kekevewaan FPI wajar aja kan karena itu pers yang salah menanggapi pernyataan pak Amien itu. Dan kita sudah ralat,” katanya.

Dirinya menyebut, pernyataan Amien Rais bahwa Panglima TNI tidak terlibat namun institusinya terlibat secara langsung.

“Kan yang melaksanakan itu kan di bawahnya ada institusi Polri, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Itu kan langsung itu menggelar konferensi pers. Jadi kan TNI – Polri terlibat langsung kan,” papar mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Sedangkan Polri sudah pasti terlibat karena para pelaku dibekali surat tugas pada saat peristiwa di KM 50 itu.

“Yang proses di KM50 itu pake surat tugas. Dari situ brarti kan institusi” pungkasnya. Red