Betawipos.com, Jakarta – Tim Gabungan Tangkap Buron Kejaksaan berhasil mengamankan terpidana Agus Imam Subegjo terkait kasus korupsi proyek fiktif di Dirjen Bina Marga pada Departemen Pekerjaan Umum tahun anggaran 2008, pada Jumat (13/11/2020). Proyek fiktif itu pada satuan kerja non vertikal tertentu pengadaan bahan atau peralatan jalan dan jembatan.

Tim Gabungan Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Tim Tabur Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berhasil mengamankan terpidana yang juga masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Riono Budisantoso, terpidana Agus Imam Subegjo diamankan oleh tim tTabur Kejaksaan RI saat berada di Jalan Poros Ambarawa, Magelang, Jawa Tengah. Terpidana Agus dinyatakan bersalah sesuai putusan inkrah Mahkamah Agung No 1985/K/ PID.SUS/2012 tanggal 22 November 2012.

“Tim Tabur berhasil menangkap dan mengamankan yang bersangkutan tanpa perlawanan di wilayah Kabupaten Magelang dan saat ini Terpidana dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, diperkirakan malam ini sekira pukul 22.00 WIB tiba di Jakarta dan selanjutnya akan dieksekusi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Jakarta Pusat,” tutur Riono melalui pesan tertulisnya kepada wartawan Betawipos, (13/11).

Riono menjelaskan, terpidana Agus Imam Subegjo adalah seorang DPO dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pencairan SPM Proyek Fiktif pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum TA.2008 oleh PT. Surya Cipta Cemerlang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.824.221.000,00.

“Terpidana diputus dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dijatuhi hukuman pidana selama tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 subsidiair 3 bulan kurungan,” terangnya.

Riono juga menjelaskan, terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatannya selaku Kepala Seksi Perbendaharaan II pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dengan cara tidak melakukan penelitian secara mendalam terhadap dokumen SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 dengan tidak mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

“Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN serta menandatangani SP2D terhadap SPM fiktif atas pekerjaan yang kontraknya dipalsukan dan tidak ada pelaksanaan pekerjaannya oleh PT. Surya Cipta Cemerlang,” tuturnya.

Sehingga, lanjut Riono, menguntungkan orang lain yaitu Kurniawan selaku Direktur oleh PT. Surya Cipta Cemerlang atau korporasi yaitu PT Surya Cipta Cemerlang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) sesuai hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta No.SR-1001/PW09/5/2011 tanggal 8 Februari 2011,” ujarnya. 

“Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985/K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 November 2012, perkara atas nama Terdakwa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketika hendak dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan oleh karena itu kemudian Terdakwa dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dinyatakan buron,” pungkasnya.   (Acil).