Betawipos, Jakarta –Presiden Joko Widodo tak cukup hanya melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menegakkan demokratisasi di negeri ini. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyarankan agar Presiden juga mencari sosok yang benar-benar bisa bekerja dengan baik di pemerintahannya. Pasalnya, yang menjadi persoalan bukan pada produk legislatifnya melainkan pada aparatur penegak hukumnya.

Demikian dikatakan Koordinator Komite Kajian Strategis KAMI, Prof. La Ode Masihu Kamaluddin, M.Sc.,M.Eng, yang dihubungi Betawipos di Jakarta, Selasa (23/02/21). Menurutnya, tidak cukup hanya memerintahkan DPR untuk merevisi UU ITE kalau memang Presiden beritikad baik dalam membuka ruang kritik.

“Bagus sekali ya itu (statemen Presiden soal kritik masyarakat). Tapi kan sekali lagi, UU  (UU ITE) begitu di jaman yang berbeda kok beda hasilnya? Padahal barangnya itu-itu juga,” ujar Laode.

Laode menjelaskan, UU ITE sebetulnya sudah diimplementasikan sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu tak ada masyarakat yang tersandung perkara dengan pasal UU ITE. Anehnya, justru di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang konon dielu-elukan menjunjung tinggi demokratisasi malah banyak yang terjungkal karena UU serupa.

“Kita sudah hidup dengan (UU) itu sudah lama. Kok belakangan nggak ada angin nggak ada apa kok tiba-tiba mulai deh, ada Jumhur (Hidayat) ditangkapin, ada (Syahganda) Nainggolan itu, siapa itu? Ada Anton (Permana) dan yang lain-lain. Apa? Pasalnya apa? Pasal yang dipasang nggak match dengan itu,” kata Guru Besar di sejumlah kampus kenamaan ini.

Jika memang Jokowi tidak anti kritik, lanjut Rektor Uninsula Semarang ini, bisa jadi orang-orang yang berada di sekitarnya yang bermasalah. Deklarator KAMI ini mencurigai kalangan intel dan buzzer yang mengelilingi Presiden Jokowi lah yang menjadi penyebab.

“Tapi secara umum kemungkinan orang-orang yang di sekitar Presiden itu tidak memberikan feeding ke presidennya tentang keadaan yang sesungguhnya. Sehingga Presiden ngomong begitu muncullah tokoh-tokoh berpendapat aneh yang kemudian menjadi viral. Kan mereka yang kaum elit ini, yang berada di sekitar istana juga. Barangali informasinya nggak akurat. Mungkin intelnya kali, buzzerrnya kali yang kurang canggih,” katanya.

Untuk itulah, Presiden harus memanggil dan menanyakan penyebab setiap persoalan yang ditangani para pembantunya. Jika mereka kesulitan menyelesaikan persoalannya, tidak perlu diperpanjang siapa-siapa yang tidak bisa bekerja dengan baik. Presiden harus segera melakukan hak prerogatifnya untuk mencari sosok yang bisa bekerja di pemerintahannya.

“Pertama tanya nurani saja dulu, benarkah ini keadaan? Kalau benar keadaan maka pembantu-pembantu yang tidak peka terhadap masalah ini dipanggilin apa penyebabnya. Kalo nggak bisa jawab ya kan selama ini bisa digonta-ganti. Biasa aja itu. Artinya, di dalam penyelenggaraan negara, kalau pembantu kita kurang pas ya kita cari yang pas,” saran lelaki yang juga menjabat anggota Penasehat Menteri Keluatan dan Perikanan itu.

Ditanya perihal itikad Presiden Jokowi yang meminta masyarakat proaktif melakukan kritik pada pemerintahannya, Laode menyebutnya sudah bagus. Para Founding Father mendirikan Republik ini juga menggunakan kerangka besar demokrasi. Pada konteks tersebut, negara harus dibangun dalam perspektif demokrasi sehingga perbedaan pendapat harus diakomodir oleh para pemangku kepentingan. KAMI juga dalam menyampaikan pandangan-pandangannya tentu ada referensinya. Referensi itu, tentu saja pada preambule atau pembukaan UUD 1945. Begitu juga pasal-pasal yang ada dalam UUD ‘45 itu sendiri.

“Kemudian sebagai warga negara yang telah beruntung, alhamdulillah, mendapat pendidikan di negeri ini yang dalam pasal preambulenya itu mencerdaskan kehidupan berbangsa. Maka Indonesia itu harus dilihat secara cerdas. Nah, dalam rangka ini maka hanya dalam negara demokrasi kecerdasan yang dicita-citakan oleh Preambule UUD 45 itu dapat hidup. Jadi kalo ada yang berpendapat bahwa kita (aktifis) ini harus diperangi, maka sebetulnya ya yang harus diperangi UUD ‘45 itu sendiri. Kita kan coba memahami itu,” paparnya.

Laode menambahkan, penyelenggaraan kenegaraan yang demokratis sudah menjadi tuntutan sebuah negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, yaitu legisltif, eksekutif dan yudikatif yang bertanggungjawab. Karenan itulah rakyat diperbolehkan untuk memonitor jalannya pemerintahan itu berdasarkan nilai-nilai objektif yang ada. Dalam konteks inilah para deklarator menyampaikan masukan-masukan yang perlu terus didengungkan sehingga negara berkembang semakin maju berdasarkan dialektik dan dinamika demokrasi. Dirinya juga sepakat dengan ucapan mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai respon pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kritik dari masyarakat.

“Nah, kalau ada yang mengatakan perlu dikritik, artinya apa dia sudah menyimpang dari apa yang barusan kita ceritakan? Dia sendiri merasa atau gelisah sendiri? Kemudian para tokoh, khususnya pak JK (Jusuf Kalla) itu clear sekali. Baik kita kritik. Tapi gimana caranya supaya kita jangan ditangkapin oleh polisi. Yang kita khawatir negeri ini menjadi NKRI berubah menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia,” kelakarnya.

Laode berkilah jika KAMI malah bungkam menyusul permintaan Presiden tersebut. Menurutnya, KAMI bukan merupakan ormas yang langsung responsif dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi di negeri ini. Koalisi sendiri sudah mengeluarkan statemen-statemen menyusul deklarasinya beberapa waktu lalu. Sementara jika ada yang melontarkan pernyataannya di media, merupakan pernyataan individu para deklarator KAMI yang mencoba melihat tentang keadaan Indonesia.

“KAMI itu kan gerakan moral intelektual. Jadi gerakannya ya moral, ya harus besar-besar. KAMI bukan ormas seperti yang lain ya. KAMI itu kan kumpulan orang-orang yang terpanggil berdasarkan yang tadi itu. UUD ‘45 dan Pancasila. Pamcasilanya tanggal 18 Agustus 1945, bukan Pancasila yang di luar itu. Kita ini Pancasila yang mencoba melihat, menilai apakah penyelenggaraan ini masih sejalan nggak dengan itu,” pungkasnya. red