Betawipos, Jakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai gagal menciptakan penegakan hukum negeri ini, menyusul kisruhnya sidang Rizieq Shihab yang kembali digelar secara online. Alasannya, majelis hakim mengabaikan hak terdakwa untuk hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (19/03/21) karena untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Bahkan, beredar rekaman video aparat polisi yang mengamankan jalannya persidangan, justru melarang kuasa hukum terdakwa untuk memasuki ruang sidang.

Koordinator Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar Front Pembela Islam (FPI), Abdullah Hehamahua mengatakan, dirinya menyayangkan tidak adanya tanggungjawab Presiden Jokowi untuk menciptakan penegakan hukum yang baik di negeri ini.

“Jadi saya menyesalkan sekali bahwa Presiden, meskipun tidak punya kewenangan untuk mencampuri lembaga yudikatif, tapi jangan lupa bahwa Presiden itu kepala negara. Kepala negara itu punya tanggungjawab untuk menciptakan penegakan hukum dengan baik,” kata Abdullah Hehamahua yang dihubungi Betawipos.

Abdullah menengarai bahwa pemerintahan negeri ini sengaja menciptakan oligarki kekuasaan dan ekonomi dengan mengendalikan hukum. Karena itulah, penguasa sudah menargetkan pimpinan FPI tersebut harus dijatuhi hukuman. Apapun cara yang harus dilakukan, yang jelas Rizieq Shihab harus dihukum

“Kalo misalnya hakim itu fair ikuti KUHAP, kenapa kasus lain bisa offline tapi kalau HRS (Habib Rizieq Shihab) kenapa tidak boleh offline? Kedua, kuasa hukum itu kan dijamin oleh KUHAP, trus kenapa mereka tidak boleh masuk di dalam ruang sidang seperti itu? Artinya bahwa hakim juga sudah diintervesi oleh penguasa sehingga terjadilah drama seperti itu,” ujar mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Abdullah juga menyebut Jokowi terus saja melakukan pencitraan, termasuk saat bertemu dengan TP3 Enam Laskar FPI yang dikoordinirnya. Jika Presiden berani jujur, dirinya akan membiarkan persidangan tersebut berjalan normal. Jika beralasan sedang pandemi Covid-19, Presiden harus bertanggungjawab menyusul kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur yang menimbulkan kerumunan. Demikian halnya dengan Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah saat mengundang ribuan orang di tengah pandemi.

“Kalau  Jokowi itu jujur, dianggap fair kenapa tidak dibiarkan saja pengadilan itu secara formal? Kalau alasan Covit-19, wong Jokowi datang ke NTT itu ribuan orang bersalaman2, padat dan seterusnya.  Atau kemarin Ketua Banggar DPR itu mengundang 2 ribu orang dalam Covid 19. Kemudian poto-poto bersama, tidak pakai masker,” paparnya.

Lelaki berusia 74 tahun ini menjelaskan, dalam KUHAP tersangka, terdakwa atau saksi berhak menolak, seperti menolak menandatangani BAP ketika diperiksa penyidik. Seorang terdakwa pun berhak menolak semua keterangan saksi, termasuk mengikuti sidang online jika sidang offline bisa dilakukan. Dirinya menengarai, ada beberapa hal yang membuat persidangan kasus Rizieq Shihab ini terkesan dipaksakan.

“Karena ada dua hal, pertama penguasa itu tahu HRS sebagai orator. Maka dalam pengadilan offline itu dia akan pidato, dia akan bicara. Karena itu disiarkan secara live maka masyarakat akan tahu bagaimana kejahatan, bagaimana skenario dari penguasa,” jelas Abdullah.

Karena itulah, sidang Rizieq dipaksakan untuk tetap online. Dengan begitu, persidangan bisa dengan mudah dimanipulasi sedemikian rupa. Kondisi itulah yang juga dilakukan partai pendukung pemerintah di DPR dalam melakukan pembahasan sejumlah regulasi kontroversial.

“Kalau online itu kan remote-nya ada di tangan host. Jadi HRS mau ngomong apapun kalau masih dalam keadaan unmute maka suaranyya nggak akan kedengaran. Kemudian palu ada di tangan hakim, ya diketuk aja seperti itu kemudian HRS tidak bisa bantah. Kita ingat kasus di DPR RUU Minerba, RUU Covid-19, RUU Amandemen UU Ciptakerja kan modelnya begitu,” beber Abdullah.

Mantan Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (PKPN) ini juga menyebut, pemaksaan persidangan Rizieq itu lantaran ada indikasi Presiden menginstruksikan aparat penegak hukumnya untuk melakukan pengkondisian.

“Dalam UU Kepolisian, atasan langsung polisi itu adalah Presiden. Dengan demikian Presiden bisa menginstruksikan kepolisian seperti yang dijanjikan kepada kami di Istana beberapa lalu, bahwa kasus ini akan ditangani secara transparan untuk penegakannya. Kan kasus HRS ini tidak sekedar pembunuhan 6 orang laskar FPI itu. Jadi saya kasihan aja bahwa Jokowi nanti mengalami nasib tragis dengan kondisi penegakan hukum seperti ini,” katanya.

Abdullah memahami pernyataan Rizieq Shihab yang mempersilakan dirinya ditembak aparat lantaran memang sulit sekali untuk menghindari jeratan hukum yang dipaksakan rezim penguasa.

Kejaksaan Bantah Jaksa Larang Pengacara Masuk Ruang Sidang

Sejak awal sidang lanjutan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab atas Kasus Kekarantinaan Kesehatan, beredar rekaman video polisi yang menjaga ruang sidang melarang pengacara terdakwa masuk ke ruang sidang. pihak Kejaksaan RI yang dihubungi redaksi melalui pesan Whatsapp untuk klarifikasinya juga enggan menanggapi. Namun tak berapa lama pihak Kejaksaan mengeluarkan rilis bantahan jika larangan tersebut berasal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui rilisnya menyebut bahwa hal itu tidak benar.

“Menanggapi pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa Pengacara Terdakwa Mohammad Rizieq yang dilarang masuk oleh polisi atas perintah jaksa, hal tersebut tidak benar. Karena Tim Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kompetensi dan kewenangan di lingkungan Pengadilan,” kata Leonard.

Seperti diketahui, sidang lanjutan perkara Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Mohammad Rizieq Dkk kembali ricuh karena keberatan terdakwa lantaran dilakukan secara online. Terdakwa memutuskan walkout meski tetap dipaksa berada di depan ruang tahanan. Sementara di PN Jakarta Timur, kericuhan terjadi di depan gedung lantaran para kuasa hukum terdakwa dilarang memasuki ruang sidang oleh polisi yang berjaga di sana. Saat ditanya alasannya, aparat kepolisian menyebut mereka hanya melaksanakan perintah dari para jaksa.

Meski demikian, Majelis Hakim tetap melaksanakan persidangan dan memerintahkan JPU untuk membujuk terdakwa. red