Betawipos, Medan – Keterangan saksi Candra Tarigan dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dinilai berbelit-belit. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan terkait dana pengadaan lahan Tahun Anggaran 2015-2017 itu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, pada Kamis (08/10/2020).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Akbar Pramadhana, dari Kejaksaan Negeri Karo menghadirkan 6 orang saksi yaitu Candra Tarigan, Eka Pratama, Ardiansyah, Philimon Arjuna S. Brahmana, Sadarta Bukit dan Amri Ginting.

Menurut JPU yang menyidangkan perkara tersebut, Akbar Pramadhana, di dalam persidangan, salah seorang saksi yang dihadirkan yaitu Candra Tarigan berbelit-belit dan diduga berbohong dalam memberikan keterangannya. 

“Hal ini diterangkan bahwa Candra Tarigan memberikan kesaksian berbelit-belit dan diduga berbohong Dalam keterangannya, Chandra Tarigan tidak mengakui pernah bertemu dengan terdakwa Rusdianto sebelum pelaksanaan pekerjaan. Dan tidak mengakui memerintahkan terdakwa Baron Kaban untuk melakukan pencairan sebelum pekerjaan selesai,” ujar Akbar kepada Betawipos.com melalui Aplikasi Whats App (9/10).

Lebih lanjut Akbar mengatakan, untuk 5 orang saksi lainnya koperatif dalam kesaksiannya. Menurutnya dari keterangan saksi Eka Pratama dan Saksi Ardiansyah, menjelaskan soal hasil pekerjaan studi kelayakan tidak layak dikatakan sebagai Studi Kelayakan, karena mereka bekerja tidak berdasarkan Permen PU No. 03 Tahun 2013.

“Untuk 5 orang saksi lainnya kooperatif, hasil pekerjaan studi kelayakan tidak layak dikatakan sebagai Studi Kelayakan dan pekerjaan baru selesai di Maret 2016. Dan para terdakwa lain mengakui Semua perintah dari Candra Tarigan,” tuturnya.

Akbar menambahkan, untuk saksi Philimon Arjuna S. Brahmana, menjelaskan terhadap pekerjaan studi kelayakan tidak pernah dilakukan audit Inspektorat. Saksi Sadarta Bukit dan Saksi Amri Ginting, menjelaskan pekerjaan sudah diajukan pembayaran dan dibayarkan dibulan desember 2015.

“Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim pun menunda persidangan hingga minggu depan, dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi lainnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus itu sudah tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah terdakwa. Mereka masing-masing, Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karo, BK dan R sebagai konsultan, dan CT Selaku Kuasa anggaran dalam kasus pengadaan lahan TPA Dokan, Kerugian negara pada kasus tersebut sebesar Rp.1,7 Miliar.  (Acil).