Betawipos, Jakarta – Dalam Rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat luncurkan Rekapitulasi, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, dan TPPU dari Januari hingga November 2020. Hal ini dilakukan sebagai pemantapan, sinergitas, transparansi, akuntabilitas dan public trust.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Riono Budisantoso, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jakarta Pusat, M. Yusuf Putra, rekapitulasi ini diluncurkan dalam rangka peringatan Hakordia 2020 yang diperingati tanggal 9 Desember.

“Rekapitulasi capaian kinerja ini diluncurkan agar masyarakat bisa membaca dan memahami, sehingga dapat ikut serta bahu membahu untuk memberantas korupsi,” ujar Yusuf sambil menyebutkan tema Hakordia 2020 kali ini adalah ‘Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Anti Korupsi’ kepada wartawan termasuk Betawipos, Kamis (10/12).

Yusuf mengatakan, peran kebersamaan dalam pemberantasan korupsi sangatlah diperlukan sebab pihaknya tidak bisa mengandalkan penegakan hukum saja, tapi kesadaran masyarakat juga diharapkan untuk ikut serta meminimalisir Tipikor di segala lini.

“Apalagi Kejaksaan sebagai garda terdepan, peran penting dan vital dalam penegakan hukum, maka harus mendorong dan menggerakkan setiap komponen masyarakat untuk menjadi bagian dalam gerakan moral memerangi korupsi,” ujarnya.

Untuk memerangi korupsi, lanjut Yusuf, sangat diperlukan langkah-langkah sinergis, komplementer, terintegrasi dan profesional dan juga orientasi penanggulangannya. Karena itulah ia mengingatkan agar prestasi Harkodia 2020 kali ini bisa ditingkatkan pada tahun depan.

“Rekapitulasi dengan pencapaian kinerja ditahun 2020, penyidik Kejari Jakpus melaksanakan 14 penyidikan Tipikor dan sembilan perkara diantaranya sudah disidangkan dan diputus pengadilan, 4 perkara masih upaya banding serta 5 perkara lagi masih menyelesaikan agenda pemeriksaan saksi,” tuturnya.

Yusuf menambahkan, sementara eksekusi pidana denda sebesar Rp1,7 miliar, pidana uang pengganti Rp1,704.815.500, Barang rampasan berupa uang sejumlah Rp166 882.467.657. Ditambah lagi rampasan hasil lelang sebesar Rp42.365.000.000. Serta eksekusi biaya perkara Rp101.000. Semuanya itu disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Tahun 2020.  (Acil/HB).