Betawipos, Jakarta – Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Kembali mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) di
Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat
Selasa (8/6/2021)

Menurut Novel dia bertemu dengan Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam guna memberikan Informasi dan bukti tambahan terkait pengaduannya beberapa waktu lalu.

Selain itu Novel juga mengkaji apakah perlu melaporkan secara khusus atau tersendiri terkait dugaan banyaknya  pelanggaran yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN

“Bertemu dengan komisioner Komnas HAM menyampaikan beberapa informasi tambahan dan bukti bukti “. ujar Novel pada Betawipos.

Novel juga mengaku kembali mendatangi Komnas HAM dalam upaya mendapatkan hasil assessment (upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui ) jika ada pihak yang diduga menyembunyikan hasil tes wawasan kebangsaan.

Seperti diberitakan proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara menjadikan Polemik berkepanjangan  karena adanya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes Wawasan Kebangsaan atau TWK .

Dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut ada sejumlah penyidik senior diantaranya Novel Baswedan, Ambarita Damanik , Yudi Purnomo , dll yang tengah menangani kasus besar seperti e-KTP, ekspor benih lobster , kasus Bansos di Kemensos hingga kasus jual beli jabatan di tanjung balai yg melibatkan suap kepenyidik KPK Stepanus Robin Patuju.

Banyak yang menyayangkan atas hal tersebut karena kemudian diikuti dengan dinonaktifkan sementara terhadap 75 orang tersebut. Bahkan perwakilan dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK kemudian mengadukan Nasibnya ke Mahkamah Konstitusi, Dewan Pengawas KPK, lembaga Ombudsman, Komnas HAM hingga Komnas Perempuan .

Atas Polemik tersebut Presiden Jokowi bahkan sampai mengeluarkan pernyataan yang sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN jangan sampai merugikan Hak pegawai KPK.

Terkait 75 pegawai yang tidak lolos TWK , KPK menegaskan bahwa 51 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi  Aparatur Sipil Negara atau ASN, sedangkan 24 orang lainya akan diberikan pendidikan Bela Negara dari Lemhamnas.