Betawipos, Opini – Dalam demonstrasi seperti Aksi Tolak Omnibus Law, orang membawa aneka kepentingan. Mengklaim bahwa massa aksi hanya mengusung kepentingan tunggal itu sangat mustahil. Apalagi kita berbicara dalam konteks negara demokrasi.

Dalam demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, saya melihat bahwa memang sejumlah massa membawa berbagai kepentingan dari rumah mereka. Anarkisme yang berpuncak pada pembakaran terhadap 18 halte Busway-Transjakarta di ibukota, dengan kisaran kerugian senilai Rp52 miliar, menyisakan pertanyaan: apakah betul massa yang berdemo menolak UU Cilaka.

Tentu tidak. Ada “penunggang” (istilah yang sering digunakan pemerintah) atau massa lain yang ingin menyuarakan kepentingan mereka. Baik itu buruh, karyawan, preman, mahasiswa atau pelajar.
Untuk kasus pembakaran belasan halte busway, kita sebaiknya berpikir lebih jernih lagi. Saya menduga kuat bahwa ada “kepentingan tertentu” antara para pendemo dengan pihak Transjakarta.

Mustahil itu dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yang tiap saat menanamkan kaki mereka di peron-peron busway, untuk menghemat ongkos perjalanan ke sekolah/kampus. Beberapa waktu lalu, media nasional memberitakan bahwa 13 Karyawan TransJakarta yang
tergabung ke dalam Serikat Pekerja TransJakarta melaporkan Dirut PT TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

Tidak lama setelah laporan tersebut dilayangkan, 8 karyawan TransJakarta yang semula kena skorsing kini di-PHK.
Saya tidak terlampau mengklaim bahwa pembakaran belasan halte tersebut terkait langsung dengan kasus PHK karyawan Transjakarta. Tapi faktor-faktor itu bisa menjadi pendulum yang membakar amarah para karyawan. Dan demonstrasi menjadi momentum mereka membalas ketidakadilan oleh manajemen Transjakarta. Bergerak lebih jauh ke belakang, kita selayaknya harus belajar dari sejarah. Tahun 1965-
1966, simpatisan dibunuh bukan hanya karena terafiliasi dengan PKI, tapi lebih karena konflik sosial, politik dan budaya di masing-masing daerah.

Di Kabupaten Sikka, misalnya, pembantaian terhadap simpatisan PKI terjadi hanya karena ada konflik politik antara pemerintah daerah dengan kelompok oposisi. Demikian halnya di Bali, pembantaian terjadi karena ada konflik kultural antara pemilik tanah dengan warga.

Kasus lain, ketika krisis moneter mengalami puncaknya pada tahun 1988, meletuslah gerakan mahasiswa dengan tujuan melengserkan Soeharto. Di sisi lain, muncul pula gerakan lain, misalnya penjarahan dan pembunuhan terhadap etnis China di Jakarta dan sekitarnya.

Momentum menentukan kepentingan apa yang dibawa massa dalam sebuah peristiwa demonstrasi/anarki.

M.Nur Syarif Hidayatullah
Ketua Umum Yayasan Relawan Simpatisan Indonesia (RELASI)