Betawipos, Jakarta – Salah satu Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Marwan Batubara mengingatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, agar jangan mentang-mentang berkuasa lalu dengan seenaknya melanggar hukum. Padahal, jika ada warga negara yang melanggar penegak hukum dengan cepat merespon pelanggaran itu.

Demikian dikatakan Marwan, menyusul pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat menimbulkan kerumunan. Menurut mantan Anggota DPD RI ini, tindakan penegak hukum sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi pada saat kerumunan pentolan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. Tentu saja aparat menggunakan berbagai macam dalih untuk mengamankan Presiden.

“Makanya kita tidak boleh berhenti untuk bersuara sepanjang masih bisa bersuara. Bagi yang merasa berkuasa ini sebaiknya jangan mentang-mentang berkuasa, merasa kita ini bukan siapa-siapa lalu seenaknya saja mau dipites. Sementra ada Tuhan yang pemilik orang yang mau dipites ini. Jangan lupa gitu jangan mentang-mentang. Dan itulah yang mereka lakukan ke Habib Rizieq. Berapa banyak kekerasan yang mereka buat untuk supaya habib itu tetep masuk penjara,” katanya saat dihubungi Betawipos di Jakarta, Kamis (25/02/21),

Marwan mengaku trenyuh dengan kondisi tahanan Habib Rizieq di Bareskrim Mabes Polri. Posisi penahanan HRS yang berada di basemen dua itu seperti tidak ada cahaya matahari.

“Mereka tahan di situ. Terus giliran Jokowi bagi-bagi katanya sovenir, sembako atau apa itu, nggak diapa-apain. Artinya hukum itu hanya berlaku untuk penguasa, sementara musuh politik yang mereka anggap oposan… ya kita kan bicara posisi atau yang ingin menegakkan kebenaran itu, mereka perlakukan seenaknya,” ujar mantan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) ini.

Bagi Marwan, pernyataan Presiden yang mempersilakan masyarakat untuk mengkritisi pemerintahannya juga dianggap basa-basi dan hipokrisi semata. Alasannya, tidak ada itikad baik Jokowi untuk benar-benar menegakkan demokrasi di negeri ini.

“Saya cuma bilang itu basa-basi dan hipokrisi. Hanya bualan tanpa arti dan sikap yang hipokrit karena nuansa politiknya lebih kental. Sebetulnya tanpa merubah UU ITE pun dalam praktek kan kita bisa liat UU yang sama saat SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jadi presiden dengan Jokowi jadi presiden. Waktu jamannya SBY itu bagaimana orang yang mengkritik pemerintah sampai-sampai  ada yang membawa kerbau. Kurang apa itu? Dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia membiarkan saja yang namanya alam demokrasi ya begitu,” papar Marwan.

Dirinya merasa Jokowi pada dasarnya memiliki sifat otoriter. Dirinya menyebut pancasila, mendukung UUD 1945 tapi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi malah diberangus dengan menangkapi para oposan. Marwan menengarai, revisi UU ITE juga bakal dilanggar sendiri oleh Jokowi.

Buktinya, lanjut Marwan, ada UU yang sudah bagus soal KSSK. Tentang menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang belakangan jadi UU tentang Corona, yang jadi UU Nomer 2. Pada pasal 27 UU ada klausul yang meminta kekebalan hukum. Padahal semua manusia Indonesia adalah sama di mata hukum.

Bukan hanya itu, Jokowi juga mengeliminasi sejumlah ketentuan di dalam sekitar 12 UU yang berlaku. Disitulah letak sifat otoriter Jokowi menurut Marwan. Minta kekebalan hukum lalu mengeliminasi keberlakuan sejumlah ketentuan di dalam 11 atau 12 UU yang sedang berlaku.

Untuk apa Jokowi mau melakukan perubahan UU ITE, kalau nantinya dia akan langgar sendiri? Faktanya ada pada sejumlah UU yang ada. Saat membahas UU Ciptaker banyak ketentuan di dalam UU PPP, UU No. 11/2012 yang dilanggar tanpa ada konservasi publik, dibahas tertutup. Sama juga saat membahas UU Minerba yang menjadi UU nomor 3 tahun 2020.

“Jadi kembali lagi tadi ini dasarnya adalah sikap politik kalau sudah anti demokrasi, lalu otoriter, lalu lebih memihak pada kepentingan sempit oligarki. Maka rakyat yang sikapnya oposisi terhadap pemerintah itu tidak perlu berharap banyak. Lebih banyak berdoa tapi jangan berhenti untuk melakukan advokasi,” katanya.

Menurutnya, sudah banyak kritik yang disampaikan para deklarator KAMI. Namun justru kritikan itu dibalas dengan pemenjaraan para aktifisnya. Asumsi yang digunakan penegak hukum pun mengindikasikan para aktifis akan menjatuhkan kekuasaan. Sementara pada kubu yang mendukung macam Deni Siregar, Abu Janda atau Ade Amrando rasanya dicarikan alibi untuk melepaskan jerat hukumnya. Karena itulah, undangan kritik Presiden dianggap angin lalu bagi mereka.

“Ya nggak ada yang direspon deklarator. Orang kita dianggap mau menjatuhkan kekuasaan lalu Syahganda, Jumhur sama Anton ditangkap, Mau apa coba? Tapi yang kita ungkap itu kan faktual. Kita kan gak memfitnah dan itu kan tertulis. Tinggal kalo memang niatnya mau meninjukkan kenegarawanan orang yang memang mau menuunjung tinggi demokrasi, coba itu difollow up, diperbaiki apa yang menjadi masukan,” tegasnya.

Bagi Marwan, setelah merevisi perundang-undangan yang lebih penting lagi adalah subjek pelakunya juga harus bersikap sebagaimana diatur dalam pancasila dan UUD. Para pemangku kepentinganjuga harus mematuhi turunan Pancasila dan UUD 1945, ada UU, PP, Perpres. Permen dan yang lainnya.

“Ini yang menjadi dasar bagaimana pemerintah, si subjeknya itu, untuk menjalankan pemerintahan dan berperilaku. Tapi kalau anda punya sistem tadi sudah dibuat sedemikian rupa, lalu sementara subjek pelakunya bermasalah itu tidak akan ada hasil. Apalagi si subjek ini dikendalikan oleh konglomerat yang lebih kepada dasar kerakusan, merampok, korupsi. Korupsi jadi hal biasa, ya sudahlah mau apa?,” katanya.

Dirinya mengapresiasi sekelompok masyarakat yang melancarkan gugatan pada pelanggaran prokes Jokowi. KAMI juga akan mendorong jika ada masyarakat lainnya yang berani melakukan gugatan serupa.

“Sudah ada itu seingat saya sudah ada tadi saya baca di medsos saya lupa namanya. Ada organisasinya sudah menggugat itu. Nanti kita dorong yang lain,” pungkas Marwan. red