Betawipos, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan M.S Ka’ban menyebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi gagal pada periode kedua pemerintahannya. Pasalnya, kebijakan pemerintah mengada-ada dengan menyiasati regulasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Ka’ban, sudah dua tahun ini pemerintah tak mampu menurunkan angka penyebaran virus Covid-19. Tapi data korban justru semakin meningkat.

“Itu berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini tidak tepat. Sementara dana APBN yang dipergunakan untuk itu kan sudah cukup besar tapi kenapa hasilnya justru Covidnya meningkat,” kata salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Lantaran jumlah kematian yang begitu besar, Indonesia dinilai menjadi negara dengan korban terbesar di dunia akibat Covid-19. Kondisi itulah yang memicu perekonomian Indonesia ikut terjungkal.

“Nah, ini kan harusnya Presiden ya.. orang yang meninggal ratusan ribu semua ini kan akibat kebijakan. Kebijakan untuk mengatasi masalah yang tidak efektif tidak tepat,” katanya.

Menurutnya, negara-negara lain seperti India dan Eropa sekalipun bisa cepat melakukan perubahan. Hingga negara-negara di Eropa sudah bisa bernafas lega dengan suasana yang tidak menakutkan.

Politisi Partai Bulan Bintang itu menyoroti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjilid-jilid yang dirasa mengada-ada. Bagaimana tidak, ada kebijakan yang katanya untuk menekan angka penyebaran virusnya tapi justru daerah yang terpapar semakin luas. Demikian pula jumlah penduduk yang terpapar.

“Sebenarnya ini kan kebijakan yang terlalu mengada-ada sifatmya. Akal-akalan, mensiasati. Kalau mensiasati itu hasilnya menghentikan pandemik oke,” ujarnya seperti dikutip Betawipos.

Lantaran pemerintah gagal mengatasi pandemi, dampak perekonomian masyarakat makin berat dirasakan. Apalagi kesalahan penafsiran kebijakan PPKM juga kerap dilakukan aparat penegak hukumnya. Warung-warung kecil banyak yang menjadi korban lantaran disita petugas.

“Coba bayangkan, sekarang hutang makin bertambah hampir  300 persen. Mereka dalam tempo 7 tahun utang bertambah hampir 300 persen. Pertumbuhan ekonominya ini lebih buruk dari 10 tahun lalu,” papar Ka’ban via telepon.

Seharusnya, lanjut Ka’ban, yang dilakukan pemerintah adalah mematuhi aturan kekarantinaan. Bukan malah menerapkan kebijakan yang asal-asalan.

“Karena mensiasati mengakal-akali peraturan yang ada, undang-undang yang ada, ya akibatnya begini. Jadi kalau mau bilang, seharusnya bagaimana? Lho dari awal kan sudah diingatkan amanat Undang-undang Karantina,” paparnya.

KAMI sendiri sejak setahun lalu sudah mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi Covid-19 ini. Ada delapan masalah yang dihadapi bangsa ini pemerintah harus secara sungguh-sungguh dalam bekerja. Tapi ternyata pemerintah belum bisa mengatasinya. Padahal anggaran yang disediakan cukup besar.

“Jadi uang yang hampir seribu trilyun itu kemana pemanfaatannya? Pemerintah ada kemauan nggak untuk menghentikan pandemik ini? Kenapa langkah-langkahnya itu selalu kontroversial?” katanya.

KAMI sebagai koalisi hanya bisa memberikan pesan moral semata. KAMI hanya bisa mengingatkan, karena yang mempunyai otoritas, kewenangan, anggaran dan kekuasaan hanya pemerintah. Demikian halnya dengan instrumen-instrumen negara yang bisa dikomando. Pemerintah juga sudah dibekali undang-undang. Seharusnya mereka bisa dengan cepat mengatasi persoalan kesehatan tersebut.

“Tapi kemudian tidak mampu menghentikan itu. Kan ya berarti saya mengatakan, inilah kegagalan itu. Kenapa? Karena sudah didahului dengan cara-cara yang keliru, cara-cara yang salah,” tegas Ka’ban.

Seharusnya, Presiden dalam pidato kenegaraan menyampaikannya di hadapan legislatif pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, dua hari silam.

Lantaran Pandemi Covid-19, ketimpangan ekonomi semakin dalam juranhnya. Jumlah pengangguran pun semakin  bertambah lantaran di sektor investasi perusahaan-perusahaan banyak yang tutup.

“Kenapa Presiden tidak menjelaskan itu? Apa langkah Presiden supaya itu jangan sampai terjadi?” pungkasnya. Red