Betawipos, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) mengajukan gugatan praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/08/2021) , hari ini. Gugatan itu terkait penghentian supervisi dan penyidikan guna menemukan king maker pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dalam perkara Djoko S Tjandra. Pasalnya, mantan jaksa Pinangki itu telah membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali.

Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pihaknya telah telah berkirim surat via email kepada KPK Nomor : 192/MAKI/IX/2020 perihal Penyampaian Materi Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Joko S. Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari Untuk Digunakan Bahan Supervisi, sejak 11 September 2020. Sepekan kemudian, MAKI diundang KPK untuk memperdalam informasi tersebut.

“Dan MAKI selaku Pemohon I juga telah menyerahkan transkip pembicaraan antara Anita Kolopaking dan Pinangki Sirna Malasari setebal 140 halaman yang akan dijadikan bukti dalam persidangan pengajuan praperadilan ini,” paparnya pada Betawipos.

MAKI juga mendapat surat balasan dari KPK pada 2 Oktober 2020 perihal Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat sebagai bahan informasi bagi Kedeputian Bidang Penindakan. KPK telah memutuskan melakukan Supervisi dan Koordinasi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra dari vonis penjara perkara korupsi Bank Bali.

“Materi gugatan berikutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutus perkara Terdakwa Pinangki Sirna Malasari Dkk dalam pertimbangannya menyatakan keberadaan King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali. Namun Majelis Hakim menyatakan tidak mampu menggali siapa King Maker sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukan peran King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali,” sambung Boyamin.

KPK sendiri melalui Ketua ketuanya Firli Bahuri pada tanggal 30 Juli 2021 menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali.

“Tindakan KPK ini mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari King Maker, sebagai bentuk penghentian penyidikan Perkara Korupsi secara materiel, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidakpastian hukum nya,” pungkas Boyamin Saiman. Ril