Betawipos, Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan menjalani sidang gugatan Praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (07/06/21) hari ini. Gugatan MAKI pada KPK itu terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersangka Syamsul dan Itjih Nursalim dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, sidang perdana kali ini dengan materi untuk membatalkan SP3 pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim . SP3 itu diterbitkan KPK pada 1 April lalu. Pada penerbitan SP3 tersebut, KPK beralasan merujuk pada bebasnya Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara BLBI. Atas SP3 itulah, Boyamin bersama MAKI mendaftarkan gugatan pada 30 April 2021.

“Semoga KPK akan hadir sebagai bentuk penghormatan proses hukum. Dan tentunya KPK akan memberikan alasan, jawaban dan bukti atas terbitnya SP3 tersebut,” kata Boyamin yang dikutip Betawipos melalui rilisnya.

Boyamin Saiman yakin, MAKI akan memenangkan gugatan ini karena Hukum Indonesia tidak menganut putusan seseorang dijadikan dasar menghentikan perkara orang lain ( Yurisprodensi ).

“Seorang tersangka bisa dihukum bersalah atau bebas setelah melalui proses persidangan, bukan atas dasar SP3 Penyidik KPK,” pungkas Boyamin.

Sebelumnya, KPK menyebut, SP3 ini sudah sesuai Pasal 40 UU KPK. Bebasnya Syafrudin Arsyad Tumenggung, dinilai menggugurkan perkara yang melibatkan Syamsul dan Itjih Nursalim. Pasalnya, keduanya didakwa bersama-sylama Syafrudin Tumenggung.

“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu ‘Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum’,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (1/4/2021). Red