Betawipos, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mundur dari jabatannya. Alasannya, era kepemimpinan Firli menimbulkan banyak kegaduhan hingga Presiden Joko Widodo harus turun tangan menenangkan polemik yang ditimbulkan.

“Saya minta pak Firli mengundurkan diri dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK saja. Ketuanya diganti pimpinan yang lain karena setahun menjabat kontroversi terus,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman pada Betawipos, Selasa (18/05/21).

Boyamin menjelaskan, kegaduhan demi kegaduhan yang timbul sepanjang kepemimpinan Firli tersebut, mulai dari pelanggaran kode etik saat kunjungannya ke Sumatra Selatan menggunakan helikopter, Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK, hingga buronnya Harun Masiku yang tak kunjung berhasil ditangkap hingga kini.

“Kontroversi itu mulai dari helikopter, kemudian ini TWK, kemudian yang Harun Masiku tidak ketemu segala macem. Karena itu apapun bentuk kegagalan. Maka itu menjadi polemik dan ini menjadi kontraproduktif,” paparnya.

Dirinya berharap, dengan turunnya jabatan Firli menjadi wakil ketua, KPK bisa lebih kompak dan bisa bergerak lebih maju lagi. Permintaan itu juga pernah disampaikannya kepada Dewan Pengawas KPK, saat Firli diputuskan melanggar kode etik dalam kasus helikopter. Dirinya jugalah yang mengusulkan sanksi turun jabatan itu atas kesalahan Firli.

“Polemik ini menjadi kontraproduktif dan mengharuskan, bahasanya memaksa Presiden untuk turun tangan. Kan merepotkan Presiden. Jadi ini tidak kompeten, jadi ya turun aja jadi wakil ketua aja,” tegasnya.

Pimpinan KPK Perlu Dilaporkan!
Selain menuntut Ketua KPK Firli Bahuri turun jabatan, Boyamin juga mengingatkan pimpinan KPK lainnya untuk benar-benar bekerja On The Track. Pasalnya, para pimpinan KPK kerap tidak kompak dalam menyampaikan informasi ke publik.

“Pimpinan KPK itu sekali-kali juga perlu dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena bentuk ketidak-bertanggungjawabannya atas penyataan-pernyataannya yang simpang siur,” katanya.

Terkait assessment, putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangannya tidak boleh merugikan pegawai KPK justru sebaliknya. Nyatanya keluar SK tentang penonaktifan itu.

“Jadi ya sangat layak kemudian ini dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena dalam kode etik itu kan ada yang namanya integritas. Lha integritas pemimpin itu salah satunya kesesuaian omongan dan tindakan dan omongan berikutnya. Jadi bahasa jawanya itu tidak mencla-mencle, tidak berubah-ubah,” tuturnya.

Dirinya mencontohkqn pernyataan wakil ketua Nurul Gufron yang menyatakan bahwa peserta tes itu adalah KPK karena sesuai tugas dan fungsinya. Namun kenyataannya tidak seperti yang disampaikan.

“Kenyataannya itu tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas KPK. Tes wawasan kebangsaan itu. Mestinya kan tetep ada warna bahwa wawasan kebangsaan itu dari sisi pemberantasan korupsi.

“Orang-orang ini mestinya rangking satu malahan kelulusannya. Karena apa? Mereka memberantas korupsi dengan integritas tinggi, tidak menerima suap, tidak memeras, tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah kena pelanggaran kode etik yang berat sejak mereka masuk KPK bahkan mulai berdiri KPK sampe sekarang,” ujarnya.

Hal itu tentu saja tidak sinkron dengan pernyataan wakil ketua KPK Nurul Gufron itu. Contoh lain ketidaksesuaian ucapan pimpinan KPK itu juga bisa dalam pernyataan persnya.

“Misalnya dalam penindakan korupsi. Baru kemarin ini ngomong penyidikan besok pagi, oh belum penyidikan. Sudah penetapan tersangka, besoknya lagi oh nggak. Nggak ada yang penetapan tersangka. Kan sangat berbahaya itu,” katanya mengingatkan.

Pimpinan KPK, lanjut Boyamin, dalam setiap statemen dan sebagainya harus konsisten dan betul-betul mewadahi kepentingan pemberantasan korupsi serta kepentingan KPK sendiri. Jika pimpinan KPK tidak sesuai dengan omongannya sendiri, patut diduga dia melanggar kode etik dan layak dilaporkan ke Dewan Pengawas.

“Selanjutnya ya kita serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK untuk melakukan penilaian nanti apakah ini melanggar atau tidak,” ujarnya.

Sementara terkait pegawai KPK yang gagal melewati assessment, Boyamin menganggap perlu dan wajib mengaktifkan mereka kembali. Alasannya, mereka tidak mempunyai kesalahan apapun.

“Dan itu bisa diduga malah pada kategori menghalang-halangi penyidikan, menghalangi penegakan hukum. Dalam Bahasa Inggrisnya kan obstruction of justice. Jadi untuk tidak melanggar itu maka ,75 orang ini harus diaktifkan mulai besok,” pungkasnya. Red