Betawipos, Jakarta – Sikap Presiden RI Joko Widodo yang bersedia turun tangan menghentikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) mendapat apresiasi sejumlah pihak. Pasalnya, Presiden merasa bertanggungjawab dengan polemik TWK di tubuh lembaga pemberantasan korupsi itu.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap Pak Jokowi yang sudah bersedia turun tangan untuk menghentikan polemik tentang TWK KPK. Dan ini memang diperlukan bukan sebagai intervensi ini tapi sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai presiden untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan termasuk di KPK,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Betawipos, Selasa (18/05/21).

Dirinya menilai, sikap Presiden tersebut bukan merupakan intervensi melainkan untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan. Tentunya semua pihak tidak ingin polemik tersebut berkepanjangan dan justru menjadi kontraproduktif bagi KPK sendiri.

“Karena kalo polemik ini berkepanjangan nanti akan kontraproduktif dan KPK bisa jadi selama 3 tahun ke depan tidak ada kinerja dan bisa jadi hanya polemik terus menerus,” tuturnya.

Boyamin berharap polemik bisa dihentikan dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa TWK tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam proses peralihan menjadi ASN. Karena seluruh pegawai sudah sah status kepegawaiannya. Karena itulah mereka harus diproses menjadi pegawai yang amanahnya menjadi ASN.

Boyamin juga mencontohkan pengalaman pribadinya semasa menjalani wawasan kebangsaan Penelitian Khusus (Litsus) di era Orde Baru dulu. Litsus tersebut dimaksudkan rezim kala itu untuk menyaring orang-orang apakah terlibat partai maupun organisasi terlarang PKI atau tidak.

“Itu setuju-setuju aja karena saya punya pengalaman jaman Orde Baru tahun 1996 tidak lulus Litsus karena dianggep menjadi aktifis, demonstran dan barangkali ekstrim. Ndak tau ekstrim kanan atau kiri,” kenangnya.

Tapi kemudian, lanjut Boyamin, proses berikutnya terjadi perlawanan dari Mudrick Sangidoe, Ketua DPC PPP Solo waktu itu. Mudrick mengancam pemboikotan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

“Saya waktu itu litsus menjadi calon anggota legislatif jadi DPRD. (Ancaman Mudrick) Dengan cara boikot tidak akan mengirimkan wakil semuanya. Akhirnya saya ada tes ulangan, jadi remidi lah, kayak ujian jaman kuliah aja remidi litsusnya. Dan saya dinyatakan lulus. Padahal ya pertanyaan sama jawaban sama,” paparnya.

Boyamin menyebut, tes Litsus itu umumnya seperti TWK KPK. Hanya saja Litsus mengupas tentang apakah UUR 45 dan Pancasila bisa dirubah apa tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan tentunya sangat sensitif hingga jawaban Boyamin dirasa tabu bagi rezim kala itu.

“Lha saya berpedoman bisa dirubah wong produk manusia. Yang tidak bisa dirubah hanya kitab suci. Tapi kalo orde baru itu kan suatu yang tabu. Dan akhirnya saya diuji seperti ujian pendalaman dan saya dianggep bukan membahayakan negara barangkali. Dan kemudian malah cinta negara hingga dinyatakan lulus,” katanya.

Dirinya lebih menekankan, agar wawasan kebangsaan KPK ke depan seperti psikotes yang bukan memerlukan lulus atau tidak. Karena itulah, bagi 75 orang yang dinyatakan tidak lulus harus menjalani pendalaman materi kembali, bukan justru dipecat.

“Dan mestinya tidak ada lulus tidak lulus seperti penataran P4 dulu jaman Orde Baru kan. Tidak ada urusan lulus dan tidak lulus. Jadi ya ini hanya proses seperti psikotes untuk pengembangan,” katanya.

Sangat disayangkan jika KPK membuang 75 pegawainya yang cukup kredibel. Mereka seharusnya bisa diberikan pendalaman materi kebangsaan agar tetap bisa bermanfaat untuk KPK.

“Tidak akan maksimal seperti kemarin dan mencari penggantinya pasti akan sulit. Karena mereka ini sudah berintegritas, profesional, sangat militan dalam artian kerja keras memberantas korupsi, tidak melanggar hukum, tidak mengenal suap, tidak pernah memeras, pelanggaran etik yang berat tidak ada ada, satu dua yang ringan karena dianggap terlalu memberikan rilis misalnya. Tapi terkait pekerjaan tidak ada yang punya catatan buruk,” papar Boyamin.

KPK seharusnya mempertahankan para pegawainya tersebut dan menjadi punggawa inti KPK. Dengan demikian, KPK bisa kembali memaksimalkan kinerjanya.

“Saya berharap ini nantinya selesai dan pemberantasan korupsi jalan lagi dan mestinya 75 orang dan semuanya KPK menunjukkan kerja kerasnya dan bahwa KPK sangat kompeten dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Boyamin. Red