Betawipos, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji nateri tersebut menyusul gagalnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar lembaga anti rasuah itu.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, putusan MK menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan Pegawai KPK. Namun nyatanya pimpinan KPK berlawanan dengan pertimbangan putusan MK untuk memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus merah dan tidak bisa dibina lagi.

“Atas dasar polemik tersebut, MAKI akan mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan Pertimbangan Putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara Pertimbangan menjadikan amar Putusan Mahkamah Konsitusi. Kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK,” kata Boyamin seperti dikutip Betawipos, Kamis (27/05/21).

Menurut Boyamin, materi Judicial Review Revisi UU KPK No. 19 tahun 2019 yaitu Pertimbangan Putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan KPK. Hal itu dikuatkan menjadi amar putusan dengan cara menguji :
Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 ( UU Revisi KPK ).

  1. Pasal 24 Ayat ( 2 ) ( 3 ) :
    (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyempurnaan penyebutan .
    (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pasal 69C :
    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai
    Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus
    sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka
    waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
    Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi
    pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.

Pasal pasal tersebut akan dimintakan kepada MK berupa pemaknaan sebagai berikut :

  1. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai peralihan menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun;
  2. Pegawai KPK tidak boleh diberhentikan sepanjang tidak melanggar hukum berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan atau tidak melanggar etik berat berdasar putusan Dewan Pengawas KPK.

Rencana uji materi ini, lanjut Boyamin, akan diajukan minggu depan.

“Selanjutnya akan meminta kepada KPK, BKN dan KemenPAN-RB tidak melakukan upaya pemberhentian 51 Pegawai KPK sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan meminta kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh sebagaimana sebelumnya,” pungkasnya. Red