Betawipos.com, KaroPemerintahan Kabupaten Karo mengapresiasi positif langkah Kejaksaan Negeri setempat yang menyerahkan uang sebesar Rp 1.107.032.574 ke kas daerah. Penyerahan uang hasil tagihan atas kelebihan pembayaran tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah tahun anggaran 2019 itu diterima Wakil Bupati Karo, Cory Sebayang.

Kejari Karo melakukan penagihan terhadap 18 pejabat lingkungan Pemkab Karo, sekaligus penandatanganan berita acara penerimaan uang pemulihan keuangan Kabupaten Karo, di Aula Kejari Karo, Rabu (26/8/2020). Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Denny Achmad, penagihan atas kelebihan pembayaran tunjangan khusus tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Bupati Karo Terkelin Brahmana.

“Latar belakang pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan khusus atas audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Karo No. 48 tahun 2018 tentang tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya pada Betawipos.

Denny Achmad mengatakan, tetap berkomitmen dalam hal pengamanan aset Kabupaten Karo dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan kesepakatan kerjasama MoU, yang telah di sepakati antara Kejaksaan Negeri Karo dan Pemerintah Kabupaten Karo.

“Kita tetap berkomitmen dalm hal perlindungan aset, dan peningkatan PAD Karo, ini kami buktikan dengan pengembalian, pemulihan uang daerah, dan kasus-kasus lainnya,” tuturnya.
Denny berharap uang tersebut nantinya digunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan bencana Gunung Api Sinabung.

“Harapan kami uang ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Karo yang saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 dan belakangan ini menghadapi aktifitas gunung Sinabung yang tinggi,” harapnya.

Dalam pengembalian uang tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Karo, Cory Sebayang, sangat mengapresiasi terhadap kinerja kejaksaan Negeri Karo dalam hal pemantauan aset daerah dan peningkatan PAD Kabupaten Karo.

“Kami sangat terkesan dengan Kejaksaan Negeri Karo, ada timbul masalah, dan langsung terselesaikan dengan baik, dan dengan adanya kerja sama seperti ini mudah-mudahan Karo akan lebih baik,” tuturnya.

Cory menambahkan, dengan adanya pemantauan langsung oleh Kejaksaan Negeri karo, sesuai dengan MoU antara pemerintah dengan Kejaksaan Negeri Karo, terkait pemantauan aset daerah, dan peningkatan PAD, bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

“Dengan seperti ini, pemikiran kita yang sebelumnya melihat kejaksaan ini angker, ternyata tidak, malah bahkan berteman lebih indah, dengan adanya komunikasi yang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Kamperas Terkelin Purba menjelaskan, dalam pengembalian pemulihan keuangan daerah terhadap pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Tahun Anggaran 2019, senilai Rp 2,2 Miliar, sebanyak 18 penerima tunjangan khusus yang baru mengembalikan dengan nilai Rp 1,1 Miliar. Sedangkan 27 penerima lainnya bertahap akan mengembalikan uang tunjangan khusus ini sesuai Perbup 48 Tahun 2018 yang menyalahi.

“Total penerima dana tunjangan khusus ini sebanyak 45 orang, yang terdiri dari, Bupati, Wakil, Sekda, Asisten 1, dan 21 Pegawai BPKPAD, dan uang Rp 1,1 miliar ini berasal dari 18 penerima, sedangkan sisanya akan di kembalikan secara bertahap ke Kejaksaan Karo,” terangnya.

Acara tersebut tetap memperhatikan Protokol kesehatan Covid-19 dan dihadiri oleh Jajaran Kejari Karo, Wakil Bupati Karo, Seketaris Daerah Kab Karo, Asisten III Kab. Karo, Inspektorat Kab. Karo, Kepala Dinas BPKPAD Kab. Karo, PT.  Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Rekan-Rekan Media.  (Acil).