Betawipos, Jakarta – Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab alias HRS kembali dijadwalkan menjalani sidang virtual hari ini, Jumat (19/03/21), meski yang bersangkutan sudah minta dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Badan Pekerja Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar Front Pembela Islam (FPI), Marwan Batubara menyebut, para penegak hukum negeri ini telah Dzalim terhadap Habib Rizieq Shihab dan FPI.

“Mereka dzalim. Jadi tulis aja gede-gede itu, mereka dzalim!” ujar Marwan lantang saat dihubungi Betawipos, Kamis (18/03/21).

Menurut Marwan, pemerintah berikut aparat penegak hukumnya telah dzalim terhadap pentolan FPI tersebut. Padahal HRS bukan koruptor semacam Djoko Tjandra. HRS hanya melanggar protokol kesehatan yang juga dilanggar keluarga Presiden Joko Widodo atau Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah.

“Sebenarnya yang dituntut Habib itu perlakuan yang sama dengan yang lain. Apalagi dia bukan koruptor, bukan penjahat kayak Djoko Tjandra. Ada suap menyuap. Itu aja bisa dikasih offline. Kenapa Habib enggak?” katanya.

Jika memang pemerintah menerapkan aturan serupa, seharusnya mereka konsisten menertibkan aturan prokes terhadap siapapun tanpa kecuali. Kenyataannya, lanjut Marwan, di lapangan terjadi tebang pilih oleh aparat hukum.

“Kita bisa katakan pemerintah ingin berbuat dzalim kepada Habib. Apalagi kalau bicara alasan dia ditangkap itu karena masalah prokes yang terbukti begitu banyaknya orang melanggar, termasuk yang terakhir Ketua Banggar atau anaknya Jokowi di Solo, atau menantunya Jokowi di Medan,” paparnya.

Penegak hukum negeri ini seperti polisi maupun jaksa, kata Marwan, seolah mencari kesalahan pihak-pihak yang berseberangan. Penegakan hukum pun berlanjut di persidangan. HRS tidak diperkenankan hadir di PN Jakarta Timur dengan alasan prokes.

“Kenapa hakim-hakim itu boleh hadir, terus kenapa satu orang nggak bisa hadir? Sedangkan dia, Habib itu nggak denger jelas suaranya,” katanya.

Jika memang dikhawatirkan intervensi massa pendukung HRS atas jalannya persidangan, kata Marwan, aparat yang mengawal persidangan bisa memberikan peringatan agar tidak melakukan intervensi. Rezim ini, lanjutnya, juga harus sadar kenapa sampai massa begitu kuat memberikan dukungan kepada HRS.

“Tapi kenapa massa sampe seperti itu? Lihat dulu donk akar masalahnya. Ya kalau didzalimi pendukungnya kan jadi kayak begitu. Coba kalau mereka nggak dzalim. Lepas aja tuh habib! Selesai. Nggak ada yang ngumpul-ngumpul. Massanya nggak akan ngumpul,” ujarnya.

Menurutnya, perlakuan pemerintah terhadap HRS sejak awal sudah tidak adil. Meski dianggap melakukan pelanggaran prokes, HRS sudah membayar denda. Namun rezim ini masih mencari-cari kesalahannya.

“Pendukungnya juga tahu kalau rezim ini dzalim. Habib pingin ditangkep, pingin dipenjara sama mereka meskipun tidak cukup alasan untuk ditangkep. Sebaliknya, kalau mau Habib ditangkep yang itu tangkep donk yang tadi saya sebut itu,” tegas Marwan.

Sayangnya, lanjut Marwan, saat melakukan pertemuan dengan Presiden tempo hari pihaknya lebih fokus pada penanganan TP3 atas kematian 6 laskar FPI. Pihaknya berjanji akan terus mengupayakan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.

“Nggak… Nggak. Yang itu aja kita minta supaya pengadilannya (kematian 6 laskar FPI) pengadilan HAM gitu. Kasusnya itu bukan pelanggaran HAM biasa tapi pelanggaran HAM berat,” jelasnya.

Pihaknya juga akan menyampaikan buku putih terkait perkara tersebut ke Presiden dalam waktu dekat. Presiden juga menyatakan secara terbuka dan mengijinkan TP3 menyampaikan bukti dan fakta atas adanya pelanggaran HAM berat tersebut. Sayangnya, Marwan enggan membeberkan isi buku putih tersebut.

“Yang penting kan dia sudah nyatakan terbuka. Itu yang paling penting. Insyaallah bulan depan.

Kisi-kisinya nanti aja jangan sekarang. Itu bisa menunjukkan kalau itu pelanggaran HAM berat. Disebutkan bukti-buktinya. Dari keterangan saksi dan bukti macem-macem. Mudah-mudahan bulan depan sebelum puasa,” bebernya.

Pihaknya tidak berharap banyak terhadap penerapan hukum rezim ini. Meski demikian, TP3 tetap akan mengupayakan agar mereka mendengar dan memperbaiki penegakan hukumnya.

“Kita nggak terlalu berharap banyak. Minimal usaha sudah kita lakukan, dan kalau mereka tetep nggak mau mendengar, itu sudah mereka pertontonkan kok dari dulu. Kayak Ahok mereka lepas. Habib yang nggak ada alasan mereka cari-cari terus alasan untuk ditangkap,” lanjutnya.

Dirinya menengarai, ada peran konglomerat yang membuat rezim ini begitu membenci umat Islam. Akibatnya, Presiden Jokowi gagal berdiri sebagai Presiden seluruh rakyat negeri. Presiden hanya berdiri bagi para pengusaha yang banyak berperan dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

“Paling konglomerat. Orang-orang yang nggak suka sama umat Islam yang konsisten gitu. Mestinya tidak sepeti itu. Terutama Presiden. Dia kan harusnya jadi presiden seluruh rakyat, bukan sekedar sekelompok orang. Apalagi sekedar penguasa pengusaha yang sangat banyak berperan dalam pilpres,” pungkas Marwan.

Sementara saat Betawipos ingin mengonfirmasi tentang larangan HRS dihadirkan di PN Jakarta Timur, Humas PN Jaktim, Alex Adam Faisal tidak bisa dihubungi. Dikonfirmasi via whatsapp juga tak dibalas hingga berita ini diturunkan.

Sama halnya dengan pihak Kejaksaan Agung yang juga enggan berkomentar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga enggan mengangkat telepon dan membalas pesan WA yang disampaikan redaksi. red