Betawipos, Jakarta – Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab yang diperlakukan tidak adil di persidangan menuai kecaman sejumlah pihak. Mantan Sekretaris Jenderal HRS Centre, Haikal Hassan akan menuntut keadilan atas tindakan hakim dan petugas pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurutnya, sejak awal aroma politis jelas sekali terlihat dalam kasus yang mendera pentolan Front Pembela Islam tersebut. Alasannya, lebih dari 200 perkara serupa hanya Habib Rizieq saja yang diproses hingga pengadilan.

“Sejak awal sudah beraroma politik. Apa sebenarnya kesalahan HRS? Kerumunan? Mau saya sampaikan lebih dari 200 pelanggaran kerumunan selama masa pandemi? Itu hanya HRS yang diproses,” katanya saat dihubungi Betawipos, Selasa (23/03/21).

Haikal menyebut, hanya HRS yang diproses dari 200 pelanggaran kerumunan masa pandemi. Akibatnya, kesan yang muncul bahwa rezim penguasa berusaha memenjarakan pentolan Gerakan 212 tersebut.

“Bukan hanya menyudutkan tapi dengan sengaja mengupayakan beliau untuk masuk ke dalam penjara,” katanya.

Menanggapi rekaman pemaksaan agar terdakwa dihadirkan di hadapan hakim, pihaknya akan mengajukan tuntutan ke pihak pengadilan. Sayangnya, Haikal enggan menyampaikan upaya yang akan dilakukannya tersebut.

“Selain daripada itu, kemarin sudah jelas dan tegas tangan beliau sampai keplintir. Terlihat di dalam video yang beredar. Didorong diduga dipelintir, diduga dipaksa sedemikian rupa. Ini jelas sebuah pelanggaran. Kita akan mengajukan yang belum bisa kita katakan tapi kita akan berdiskusi sama semua pihak untuk menuntut keadilan terhadap HRS,” ungkapnya.

Menurut Haikal Hassan, persidangan yang dilakukan secara online hanya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Padahal PERMA No 4 Tahun 2020 tersebut seharusnya tidak melanggar perundang-undangan di atasnya yang mewajibkan sidang harus dihadiri pihak yang berperkara.

“Bagaimana mungkin sebuah peraturan bisa mengalahkan undang-undang? Undang-undang menyatakan, sidang itu online, offline atas persetujuan terdakwa. Dan HRS tidak setuju kalau online. Beliau mau offline,” ujarnya.

Jika alasannya sidang tersebut akan menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan, dirinya bisa menghimbau massa pendukungnya untuk tidak menghadiri persidangan. Hanya saja, persidangan tersebut harus bisa disaksikan masyarakat.

“Bisa diantisipasi untuk tidak perlu hadir dan saya bisa menghimbau sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang disepakati oleh tim. Alasannya apa? Kita minta offline dan disiarkan secara terbuka untuk semua pihak,” pungkasnya.

Sebelumnya, persidangan dengan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab ini digelar secara virtual sebanyak 2 kali. Sayangnya, sarana dan prasarana persidangan tersebut kurang memuaskan hingga terdakwa minta dihadirkan secara langsung di persidangan. Akhirnya, pada persidangan ketiga Majelis Hakim mengabulkan permintaan terdakwa.

“Majelis memerintahkan jaksa untuk menghadirkan terdakwa  dalam persidangan pada setiap hari sidang,” demikian Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa dalam sidang di PN Jakarta Timur, Selasa (23/3/2021).

Dengan penetapan baru itu, majelis hakim mencabut penetapan sebelumnya tentang sidang online atau virtual. Red