Betawipos, Jakarta – Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal melewati Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan terus memperjuangkan haknya untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara terkait independensi KPK sendiri seiring beralihnya status kepegawaian itu, menurut mereka merupakan konsekuensi logis yang memang harus diterima.

Demikian dikatakan penyidik KPK Harun Al Rasyid, usai menemui para pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kamis (03/06/21). Kepada Betawipos Harun menyebut, para pegawai yang gagal melewati TWK KPK akan sangat berterima kasih jika pemerintah mengesampingkan hasil TWK yang menggagalkan mereka sebagai ASN.

“Kalo ada kebijakan pemerintah, menjadikan kita hasil kemarin TWK itu dikesampingkan, dijadikan ASN, ya tentu kita akan sangat berterima kasih,” ujarnya usai konferensi pers dengan MUI.

Menurut Harun, ke-75 pegawai yang gagal melewati TWK akan terus memperjuangkan hak-haknya untuk tetap diangkat sebagai ASN. Hal itu seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Itu yang ingin kami perjuangkan. Karena Undang-Undang itu menginginkan agar pegawai KPK itu beralih ke ASN. Peralihan itu juga bukan kami yang menginginkan, bukan kami yang mengusulkan tapi perintah Undang-undang itu,” papar sosok yang kerap disebut Raja Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Berdasarkan pengalaman di lembaga-lembaga independen lainnya seperti Komnas HAM, para pegawai yang bekerja di sana secara otomatis pada akhirnya menjadi ASN. Anehnya, lanjut Harun, kondisi tersebut tidak berlaku di KPK. Buktinya, ke 75 pegawai KPK harus disingkirkan melalui tes yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kinerja pegawai.

“Ketika UU mengatakan pegawai Komnas HAM itu adalah ASN maka mereka yang belum ASN beralih secara otomatis. Tidak ada seleksi-seleksi seperti ini. Itu menjadi yurisprudensi lah bagi kita,” tegasnya.

Saat ditanya tentang kekhawatiran soal independensi KPK dengan peralihan status kepegawaian itu, Harun menyebut semuanya sudah terselesaikan. Para pegawai KPK juga sudah melakukan Judisial Review sejak UU No.19 Tahun 2019 diterbitkan. Judisial review yang dilakukan para pegawai KPK tersebut dengan berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang mengenal empat lembaga tinggi negara, yakni Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Quasi. Lantaran Mahkamah Konstitusi memutuskan jika UU tentang KPK tersebut sudah sah, maka para pegawai KPK tetap tunduk pada UU yang telah disahkan.

“Setelah putusan MK mengatakan UU 19/2019 itu sah maka kita juga sebagai penegak hukum tunduk kepada UU yang telah disahkan,” paparnya.

Semula para pegawai KPK menafsirkan bahwa mereka akan secara otomatis menjadi ASN karena perintah UU. Tapi nyatanya dalam perjalanan justru ada  pihak-pihak yang berusaha menyingkirkan mereka.

“Jadi bukan kami kemudian tidak mau untuk menjadi bagian ASN, bukan! Kami sudah menganggap dan menyadari bahwa UU itu sudah sah keberlakuannya. Maka ada konsekuensi-konsekuensi logis yang harus kami terima kami sebagai bagian dari ASN,” katanya.

Dirinya sama sekali tak menyangka bakal banyak pegawai KPK yang gagal melewati assesment pegawai meski sudah bekerja selama belasan tahun. Padahal, selama bekerja itu mereka tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, melakukan pidana, menerima suap maupun berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara. Dirinya juga mengelak para pegawai tidak bisa dibina.

“Pemecatan itu belum masuk dalam pikiran kami. Terdalam pun kami tidak terpikir itu. Karena apa? Kami ini bekerja 16 tahun tidak melakukan pellanggaran kode etik, pelanggaran kejahatan pidana, tidak pernah menerima suap, tidak berhubungan dengan orang yang sedang berperkara. Lho kok justru kami mau dipecat mau dikeluaran dari rumah kami sendiri ini bagaimana?” pungkasnya. red