Betawipos, Jakarta – Pernyataan pihak Kejaksaan Agung terkait berkas perkara tersangka Muhammad Rizieq Shihab dinilai mundur lagi seperti permintaan tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, kuasa hukum MRS meminta 3 berkas perkara kliennya  untuk digabungkan menjadi satu.

Padahal, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pernah menyebutkan jika akan meminta ijin Mahkamah Agung lebih dahulu terkait permintaan pengacara pimpinan Front Pembela Islam itu. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak malah mengatakan jika dirinya masih mempelajari surat permohonan yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI itu.

Menurut Leo, Jampidum masih mempelajari permasalahan teknisnya, terkait penggabungan berkas perkara pimpinan FPI itu. Hal tersebut menyusul surat kuasa hukum Rizieq ke Jaksa Agung dengan cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tertanggal 15 Februari 2021.

“Itu masih dipelajari jajaran Jampidum. Teknisnya apakah nanti akan ditangani jaksa dari Kejaksaan Agung atau Kejati, masih kita pelajari,” kata Kapuspenkum kepada Betawipos usai konferensi pers, Jumat (19/02/21).

Sementara terkait pengajuan ijin Jampidum Fadil Zumhana ke Mahkamah Agung, Leonard menyebut akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah disetujui atau tidak.

“Nanti kita cek dulu ya. Saya belum update (perkembangannya,” ujar Leo.

Sebelumnya, Fadil Zumhana mengatakan, penggabungan berkas perkara tersangka Habib Rizieq Shihab karena peristiwa pidananya terjadi di beberapa lokasi. Peristiwa pidana itu antara lain di Petamburan Jakarta Pusat, Megamendung Puncak dan RS Ummi Bogor.

“Saya sudah minta izin kepada Ketua Mahkamah Agung agar perkara MRS digabungkan di Jakarta, karena kalau satu per satu repot nanti,” tuturnya, Selasa (16/2/2021).

Penggabungan berkas perkara itu diperbolehkan dan sudah diatur di dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggabungan berkas perkara itu dimintakan tim kuasa hukum MRS agar menyatukan berkas perkara dari tiga kasus itu. Red