Betawipos, Jakarta – Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktifis, Eggie Sudjana menuntut Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengundurkan diri jika sidang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab tetap digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal itu menyusul gagalnya keadilan hukum di negeri ini menyusul pasal yang dipersangkakan atas kerumunan massa pendukung Rizieq Shihab. Pasalnya, Presiden seolah lepas dari jerat hukum karena kerumunan serupa juga terjadi saat kunjungan Presiden ke Nusa Tenggara Timur tempo hari.

Menurut Eggie, dari fakta objektif yang ada, Presiden seharusnya sadar bahwa dirinya telah gagal sebagai pemimpin. Dan yang lebih elegan lagi Jokowi seharusnya mengundurkan diri mengingat kekacauan di bidang hukum pemerintahannya.

“Fakta objektif dengan kondisi objektif seharusnya Jokowi tau diri dia pemimpin yang gagal. Maka konsep tau diri perlu dilaksanakan yaitu mengundurkan diri,” ujar Eggie Sudjana pada Betawipos melalui sambungan telepon, Kamis (04/03/21).

Eggie mencontohkan, cara–cara elegan mengundurkan diri itu juga telah dilakukan para pemimpin negeri ini sebelumnya. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Meski para pemimpin itu memiliki kekuasaan, namun karena merasa telah gagal mereka legowo turun dari tahtanya. Bahkan seorang Gus Dur yang memiliki massa pasukan berani mati pun enggan mengerahkan Banser pendukungnya pada saat di-impeachment DPR.

“Nggak ngerahin bansernya nggak ngerahin siapapun. Dia tau diri dan legowo. Nah sekarang bagaimana Jokowi? Tau diri apa nggak? Adapun dia nanti tidak mengundurkan diri, berarti dia tidak tahu diri. Nanti rakyat akan bergerak dengan sendrinya,” sindirnya.

Kekacauan bidang hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi tersebut antara lain banyaknya korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE), penetapan para korban jiwa Laskar FPI hingga pengadilan Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, kunjungan Presiden ke Atambua juga diwarnai kerumunan massa yang begitu masif menyambutnya. Demikian juga kerumunan kampanye putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat Pilkada Solo dan perayaan Imlek pengusaha James Riadi.

“Rencana sidang Habib Rizieq di PN Jaktim dalam arti hukum acara dibenarkan untuk demi efektifitas, demi azaz hukum pidana itu persidangan harus cepat, mudah, sederhana dan murah. Cuman yang jadi masalah Habib Rizieq diadili itu. Terus kalo yang di NTT itu kok tidak?,” kata Eggie Sudjana.

Lelaki yang juga kuasa hukum Rizieq Shihab itu merasa, Jokowi dan aparat hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan polisi telaj mengabaikan Pasal 27 Ayat 1 UUD ‘45 yang berbunyi setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.

“Anda garis besar itu. Tanpa Kecuali. Nah kenapa anaknya Jokowi kok kecuali? Kenapa si James Riadi kok kecuali? Kenapa kok yang di-imlek itu kok kecuali? Dan kenapa kok Jokowi-nya jadi kecuali? Harusnya batal demi hukum buat Habib Rizieq itu lho. Kalau otaknya itu dipake,” tegasnya.

Sementara jika dikaitkan dengan Al Quran Surat Al Qashash, lanjut Eggie, pada ayat 4 terdapat sejumlah hal penting yang bisa menggambarkan sosok kepemimpinan saat ini. Hal penting itu antara lain perbuatan sewenang-wenang yang menjadi kelakuan Fir’aun.

“Di Al Quran ayat empat Allah menerangkan perilaku Fir’aun yang zalim. Apa kezalimannya? Satu, kesewenang-wenangan, dua menindas, tiga memecahbelah, terus sombong. Kalo sombongnya di ayat tiga puluh sembilan,” terang Eggie Sudjana.

Sementara jika persidangan Habib Rizieq nantinya bakal dihadiri para pendukungnya, Eggie menegaskan, hukum tidak bisa men-generalisir tapi harus pada pokok perkaranya. Karena contoh-contoh sebelumnya sudah ditunjukkan Jokowi dan Gibran. Demikian juga perayaan Imlek James Riadi yang lepas dari jeratan hukum.

“Itu logika hukum juga yang sifatnya faktual walaupun tidak tertulis. Kan ada yang tertulis ada yang tidak. Supaya yang demo nggak kena apa-apa karena mencontoh Jokowi gitu lho. Yang dicontohkan oleh anaknya Jokowi, dicontohkan oleh James Riadi,” paparnya.

Dirinya sebagai TPUA menyarankan, agar Habib Rizieq tidak dihadirkan dalam persidangan. Hal itu untuk mengulur waktu. Jika sudah begitu, hakim harus menghentikan persidangan dengan memperhatikan kondisi objektif.

“Kalo saya menyarankan, ini saran saya sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktifis, sidang pun nanti diduga ya Habib Rizieq-nya nggak didatangkan ke ruang sidang. Dan saksi-saksi korban yang harus melapor juga tidak datang. Bisa molor terus. Ini kan cuma buying time aja buang-buang waktu,” tuturnya.

Seperti sidang dengan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang tengah dibelanya. Sudah 4 kali Menteri Agama Yaqud Choulil Coumas dan Ketua PBNU Said Aqiel Shiraj absen di persidangan. Karena itulah, selaku pengacara Gus Nur, dirinya mengambil sikap yang mengacu peraturan Kejaksaan Agung Nomer 15 Tahun 2020 tentang restoratif justice. Artinya dengan keadilan sesungguhnya yang ingin dicapai, maka dengan kondisi objektif. Dengan terdakwa tidak dihadirkan, saksi korban tidak hadir dan para pengacaranya walk out, hakim tidak bisa memutuskan.

“Hakim mau memutus apa dasarnya? Sebelum memutus, jaksa dasarnya apa menuntut? Orang tidak ada persidangan kok. Dalam kondisi objektif begini hakim bisa menghentikan persidangan. Jadi persidangan harusnya berhenti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa jika persidangan pimpinan FPI itu bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal itu menyusul permohonan Kejaksaan Agung untuk meringkas berkas perkara di tiga lokasi berbeda, yakni Kejaksaan Negeri Cibinong, Jakarta Barat dan Kejari Bogor. Habib Rizieq dalam hal ini dijerat pasal berlapis, mulai dari penyelenggara kerumunan hingga pasal menghalangi penanganan wabah Covid-19. Hal itu menyusul kedatangan para pendukungnya saat berada di Petamburan dan Mega Mendung Bogor. Sementara pasal menghalangi penanganan wabah yang disangkakan ke Rizieq adalah penolakannya untuk menjalani swab test di RS Ummi Bogor. red