Betawipos, Jakarta – Pernyataan Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menuai tanggapan dari Sekjen Perhimpunan Nasional Aktifis (PENA) ‘98, Adian Napitupulu. Hal itu terkait budaya Korporasi tidak pernah mempublikasikan lowongan Direksi dan Komisaris secara terbuka.

Dalam rilisnya yang diterima redaksi Betawipos, Sabtu (25/07/20), Adian justru mempertanyakan kapasitas Arya di lingkungan BUMN. Berada dalam korporasi tapi tidak mengerti korporasi lalu bagaimana mau memperbaiki?

“Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN menyatakan bahwa saya tidak mengerti tentang korporasi. Selanjutnya Arya katakan bahwa dalam budaya Korporasi tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris yang dipublikasikan terbuka,” kata Adian Napitupulu.

Karena itulah Adian menganggap pernyataan itu sebagai arahan dari menteri BUMN. Padahal, lanjut Adian, ada korporasi yang mengumumkan lowongan untuk mengisi jabatan Komisaris dan Direksi secara terbuka melalui media. Dan itu sebenarnya bukan hal baru bahkan sering dilakukan.

“Jadi kalau dikatakan itu tidak pernah ada atau hanya satu dua maka jangan-jangan memang dia tidak pernah membaca. Tidak pernah baca, bukan berarti itu tidak pernah ada,” ujarnya.

Adian juga mencontohkan beberapa BUMN seperti Perusda Pasar Surya Surabaya yang pada April 2017 lalu mengumumkan secara terbuka lowongan sebagai Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan. Lalu ada PT Patralog pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2019 yang membuka lowongan kerja sebagai Direksi.

“Ketiga, PT Bank Jatim pada 18 Desember 2019 membuka lowongan untuk Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah. Ke empat, PT Jateng Petro Energi membuka lowongan kerja untuk Direksi dan Komisaris pada tanggal 6 Mei 2020,” papar Adian Napitupulu.

Sebenarnya, lanjut politisi PDIP ini, masih banyak contoh lainnya tapi tidak mungkin ia sebutkan semuanya. Dari contoh di atas maka pernyataan Arya tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut.

Kenapa dirinya mengatakan bahwa ada 6.200 Komisaris dan Direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana. Karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi Direksi dan Komisaris dilakukan secara tertutup maka biasanya titipan-titipan akan terjadi. Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan.

“Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mind set orde baru,” kilahnya.

Bagi Adian, membongkar siapa saja yang mengisi 6.200 Direksi dan Komisaris dan bagaimana rekrutmennya menjadi sangat penting. Karena uang yang di keluarkan negara bukanlah uang kecil. Jika dirata-rata, Direksi dan Komisaris itu dari gaji, transportasi, tunjangan ini-itu dll-nya di kisaran Rp 50 Juta perbulan. Kalau dikalikan 6.200 orang berarti Rp 310 Milyar tiap bulan atau Rp 3,7 Trilyun setiap tahunnya.

Lucu dan aneh, lanjutnya, kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 Trilyun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya. Rakyat hanya diyakinkan bahwa ada Head Hunter, ada Talent pool tapi Rakyat tidak tahu siapa orangnya, bagaimana kerjanya dan kenapa masyarakat tidak bisa ikut melamar secara terbuka?

“Apa yang di tutupi? Apa yang dirahasiakan? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka. BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain-main seolah BUMN itu film Mission Impossible,” kata Adian.

Menurutnya, rakyat, relawan Jokowi, bahkan mungkin Partai pendukung juga perlu tahu berapa orang dari 6.200 orang itu yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi. Banyak yang membenci Jokowi tapi menikmati buah keringat mereka yang jungkir balik memenangkannya. Lebih jauh lagi, apa mungkin mereka yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi mau berjuang di BUMN induk, anak dan cucu untuk memastikan ide, program dan tujuan Jokowi tercapai? Lalu dari 6.200 bagaimana kalau ada yang anti terhadap negara ini? Kalau ada berapa banyak dan di mana?

Pernyataan kedua Arya yang dianggap sebagai kepanjangan Menteri BUMN, atau setidaknya sesuai arahan Menteri Erick Thohir adalah bahwa “Direksi dan Komisaris BUMN itu bukan pejabat publik”. Menurut Adian, itu adalah pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan tapi nafsu bicara saja.

Faktanya, dari beberapa Undang Undang yaitu : Pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 1999, pasal 1 ayat 2 dan 4 PP no.61 tahun 2010, Pasal 14 UU no.14 tahun 2008 dan Pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 10 UU 19 tahun 2003. Dari ketiga UU dan 1 PP itu ternyata menjelaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN adalah pejabat publik. Karena mereka pejabat Publik maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN. Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik.

Adian mengingatkan Kementrian BUMN agar mencermati informasi tersebut agar kesalahan data tidak terulang seperti saat Kementrian BUMN bicara tentang Utang BUMN. Saat itu ada selisih lebih dari Rp 4.500 Trilyun dengan data utang BUMN versi Departemen Keuangan.

“Perbedaan data sebesar Rp 4.500 Trilyun tentunya sangat memalukan dan menunjukan bahwa kementrian benar-benar tidak tahu situasi yang sedang dihadapi hari ini di tubuh kementrian sendiri,” sindir Adian.

Meski demikian Adian mengakui, memang ada perubahan “besar” di BUMN yang sudah dilakukan, seperti mengganti slogan dan logo. Sayangnya, dirinya tidak tahu apa manfaat penggantian logo itu dengan upaya BUMN menghadapi krisis multidimensi yang terjadi. Perubahan lebih besar lagi adalah penambahan rangkap jabatan dari 222 orang di periode sebelumnya menjadi 564 orang di periode sekarang. Secara angka lebih besar tetapi secara etika bernegara merosot jauh dari prinsip dan nilai keadilan.

“Mungkin benar cerita bahwa pemilik modal bisa mengatur berita media. Tapi saya yakin merubah kebenaran tidak semudah mengedit tanda baca. Lantas, siapa sebenarnya yang tidak mengerti korporasi? Siapa yang tidak paham korporasi ? Siapa sesungguhnya yang membuat blunder?,” pungkas Adian Napitupulu. ril