Betawipos, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan mengawasi dan mengawal pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). MAKI berharap, legislatif bisa mencegah koruptor menjarah dana PMN yang disalurkan tersebut.

“Kami sangat berharap DPR mampu mencegah PMN tersebut dari rongrongan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta suap, pemerasan dan gratifikasi dari oknum-oknum nakal yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman melalui rilis yang diterima Redaksi Betawipos, Kamis (29/04/21).

Menurut Boyamin, oknum nakal ini bisa berasal dari manapun, baik ekternal maupun internal. MAKI sendiri belum memiliki bukti-bukti yang memadai dan sebatas informasi yang ada. Karena itulah pihaknya mengajukan permohonan pengawasan dan pengawalan kepada DPR.

“Apabila  nantinya terjadi dugaan pengambilan keuntungan pribadi yang mengarah KKN dari PMN BUMN tersebut, maka kami yakin dengan mudah akan menemukan bukti-buktinya untuk diserahkan kepada DPR-RI. Dan tentunya juga akan diserahkan kepada aparat penegak hukum serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan setiap rupiahnya,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan  telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42,38 triliun untuk suntikan modal pada 9 BUMN dan lembaga di 2021. Dana akan diberikan dengan mekanisme penyertaan modal negara (PMN) pada Penetapan APBN 2021 dan Perubahan APBN 2021. Sejumlah BUMN itu antara lain PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut diberikan untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen suatu lembaga asuransi jiwa baru yang akan menerima polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi. 

Selain itu ada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun yang bakal digunakan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

“Lalu ada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) senilai Rp 977 miliar guna pengembangan kawasan industri terpadu (KIT) di Batang,” ungkap Boyamin. 

Demikian juga suntikan dana untuk PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 6,2 triliun, yang akan digunakan sebagai modal kerja dalam pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas yakni Sigu-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Lingga-Bengkulu. 

Selanjutnya PT Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun yang diperuntukkan pengembangan Pelabuhan Benoa guna mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). 

“Terus ada PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun guna penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan produksinya. Lalu PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada peyalur KPR FLPP,” katanya.

Kemudian ada PT LPEI senilai Rp 5 triliun untuk pengadaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (national interest account). Begitu juga PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo. Red