Betawipos, Jakarta – Aneh! Empat kali kali ditolak PKPU, namun pada permohonan kelima Perkara kepailitan yang melibatkan PT. Budi Kencana Megah Jaya (Termohon) dan PT. Gugus Rimbarta (Pemohon) justru dikabulkan Majelis Hakim. Ketua hakim Robert Limbong mengesampingkan seluruh bukti dan dalil pihak Termohon PKPU dengan putusan perkara No.211/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Perkara kepailitan 30 Mei tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 19 Agustus 2020. Kasus itu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pemerhati hukum, terutama pihak termohon.

Advokat Renita M.A Girsang selaku Kuasa Hukum dari PT. Budi Kencana Megah Jaya (Johanes Kerundeng) merasa keberatan dengan putusan yang dilakukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Ketua Majelis Hakim Robert Limbong dengan Hakim Anggota Tuty Haryatipada Moechammad Djoenaidie tanggal 19 Agustus 2020 lalu dengan perkara No.211/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Robert Limbong dengan hakim anggota Tuty Haryati dan Moechammad Djoenaidie dengan Panitera Pengganti (PP) Tri Indoryono menyatakan menerima atau mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara Pemohon (PKPU) selama 44 hari kedepan  terhitung sejak putusan diucapkan atau dibacakan.

“Menyatakan Termohon PKPU atau PT Budi Kencana Megah Jaya, yang beralamat di Plaza Pondok Gede, Ruko Blok C, No. 14-15 Jalan Raya Jatiwaringin, RT/RW 001/001, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat – 17411, berada dalam keadaan PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 44 hari sejak putusan ini diucapkan”, ujar Robert saat membacakan putusan sela di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Agustus 2020 lalu. 

Dalam putusan sela tersebut, mengangkat Hakim, Makmur, yang juga merupakan Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk serta mengangkat sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni Binsar Halomoan Nababan, Lammarasi Sihaloho SH dan Perry Hasan Pardede, kata Robert seraya menetapkan bahwa sidang selanjutnya pada Kamis, 01 Oktober 2020 mendatang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28 Jakarta Pusat. 

“Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditur yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk datang pada sidang yang telah ditetapkan, menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir, Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah PKPU berakhir,” pinta Robert.

Dengan adanya putusan tersebut, Renita menganggap apa yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakpus tidak masuk akal, terlebih gugatan serupa juga telah ditolak sebanyak 4 kali.

“Klien kami sebagai Termohon PKPU seperti telah disudutkan dan ‘dipaksa menerima’ atau ‘dipaksa’ menyatakan dirinya mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, meskipun tidak. Setidak-tidaknya, ada atau tidaknya utang ini harus dibuktikan atau diuji terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian di pengadilan umum/negeri,” ujar Renita pada Betawipos di kantornya di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/9/2020) lalu.

Renita mengatakan, kliennya juga dipaksa untuk menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon PKPU telah selesai 100%, walaupun sebenarnya hanya baru 72,27% saja. Soal selesai atau belum, ini pun harusnya  diuji dan dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan umum/negeri. 

“Selain itu, klien kami juga ‘dipaksa pula untuk mengajukan proposal perdamaian’ meskipun tidak ada satu utang pun yang dapat dimintakan restrukturisasinya untuk dituangkan dalam proposal perdamaian pada hari ke-45 nanti, yaitu tanggal 30 September 2020,” tuturnya. 

Renita menjelaskan, apabila kliennya tidak menyampaikan proposal perdamaian pada hari ke-45, maka Termohon PKPU demi hukum dinyatakan dalam keadaan pailit pada hari ke-46, padahal Termohon PKPU tidak dalam keadaan insolvent. 

Pihaknya menduga,lanjut Renita, ada implementasi hukum yang salah/keliru yang dilakukan dengan melanggar hukum atau melanggar semua norma hukum yang ada, justru ada pada putusan Majelis Hakim perkara a quo, putusan Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Agustus 2020. 

“Ada empat hal yang dilanggar dengan putusan itu, jelas Renita. Pertama, tidak memenuhi ketentuan dan melanggar Pasal 222 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 271 Undang-undang Nomor. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua, melanggar azas keseimbangan, yaitu memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan Pranata dan Lembaga Kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik,” ucapnya. 

Renita mengungkapkan, hal ketiga yaitu melanggar azas keadilan, yaitu tidak memenuhi rasa keadilan bagi Termohon PKPU akibat terjadinya kesewenang-wenangan dan keempat melanggar hak konstitusional Termohon PKPU Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) akibat implementasi norma hukum yang salah, sehingga Termohon PKPU ‘terjebak’ dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang No.37/2004. 

“Saya telah bersurat ke Presiden dan lembaga lainnya untuk ‘menggigit sendiri’ mafia hukum/mafia peradilan yang telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan menciptakan tidak adanya kepastian hukum dengan cara memperdaya pengusaha dengan memanfaatkan celah hukum,” ungkap putri tokoh Advokat Indonesia Yan Apul Girsang tersebut.

Seperti diketahui, pada Kamis (24/9) lalu, saat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menggelar sidang verifikasi dan utang terkait Putuan PKPU No. 211, Bambang Nurcahyono didaulat sebagai Hakim Ketua yang didampingi Pengawas. 

Beberapa pihak seperti Pemohon dan Termohon serta beberapa pihak lainnya pun hadir pada sidang verifikasi ini. Di tengah persidangan sedikit alot karena beberapa pihak maju ke depan meja hakim untuk menunjukan bukti-bukti yang ada, sebelum akhirnya sidang pun ditunda pada Selasa (29/9/2020) pekan depan. 

Bambang Nurchyono, sebelumnya pernah mengatakan terkait sidang ini pengadilan akan mempertimbangkan relevansi bukti. Kalau yang relevan akan dipertimbangkan, yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan.

“Misalnya dia hanya fotocopi tidak bisa menunjukkan aslinya maka tidak akan dipertimbangkan. Ini sesuai dengan yurisprudensi. Jika memang ada bukti asli akan disesuaikan dengan perkaranya, kalau tidak maka tidak akan dipertimbangkan. Apalagi, dalam perkara niaga tidak ada nebis in idem, “ ujar Bambang.

Donny Yahya, General Manager BKMJ, menegaskan ada dua point penting dalam Putusan No. 211 ini yang jadi catatan PKPU 211 ini.  Pertama, pekerjaan itu berhenti total di progress 72,72%/. “Itu berhenti di 25 Desember 2008. Kemudian mereka mengajukan satu progress seolah-olah sudah selesai seratus persen pada 26 oktober 2009 tetapi kita tolak dari tim kita karena memang belum kerja belum seratus persen,” jelas dia. 

Kedua, BMKJ tetap memberikan cicilan pembayaran walaupun sudah tidak jelas untuk apa pembayaran itu. “Buat bayar apa, tidak jelas. Tapi karena dia tagih terus, kita bayar sampai terakhir pada 28 Februari 2013. Jadi di sini jelas, bahwa proyek berhenti total 26 Oktober 2009 dengan posisi 72,72% kemudian, pembayaran kami itu berhenti di 28 Februari 2013,” ujarnya.  

Menurut dia, pada upaya permohonan pailit di 2013, pertimbangan majelis hakim menjelaskan bahwa utang yang jatuh tempo tidak jelas dan pekerjaan belum selesai seratus persen. Kemudian digugat lagi PKPU 2018 sebanyak tiga kali. Nah, di PKPU kelima 2020, masalah SPK masih didalilkan padahan sudah diputuskan pengadilan itu sudah lunas. 

Makanya putusan 211 tersebut aneh juga karena posisi proyek tidak bergerak dan posisi pembayaran sama. Jadi menurut saya, dengan fakta yang sama dan putusan yang berbeda karena memang waktu itu yang dipertimbangkan oleh majelis hakim hanyalah bukti-bukti dan dalil-dalil dari Pemohon, sementara bukti-bukti dan dalil dari Termohon itu dikesampingkan. 

Donny menambahkan, bahwa pekerjaan sudah seratus persen itu dilakukan dengan bukti berita acara serah terima padahal berita acara serah terima itu saya bisa pastikan itu tidak benar, untuk menghasilkan berita acara serah terima dia harus dilengkapi progres proyek seratus persen padahal ini baru 72,72%.

“Itu bisa juga kita buktikan di lokasi ada material yang sudah di-suplay tapi belum terpasang. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal dia harus dilengkapi dengan manual book. Nah itu belum ada sama sekali. Jadi secara kasat mata pun, ini bisa dilihat belum 100 %. Pada 26 Oktober 2009 mereka ajukan progress seolah-olah seratus persen padahal belum. Itu yang mereka dalilkan. Tapi ini sudah jadi keputusan hukum, jadi kita harus hormati,” jelas Donny pula.

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi  mengatakan akan mengecek kasus ini. 

“Klau tidak salah sudah saya disposisi ke Bawas,” ujarnya saat menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya melalaui pesan singkat.  (Acil).