Betawipos, Mojokerto – Kasus hutang piutang yang menimpa Tawar (60 th) warga Dusun Karangnongko Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu, Mojokerto, Jatim, harus berakhir di meja hijau. Proses hutang piutang ini terjadi pada 10 tahun silam.

Kepada Betawipos, dirinya bercerita bahwa pada kisaran tahun 2000, ia berhutang pada Hj.Lilik dengan nominal uang 13 juta, namun Tawar tidak pernah merasa menganggunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanahnya pada Hj. Lilik Nafidah.

Tidak lama kemudian, tanah milik Tawar di dirikan bangunan oleh seseorang, namanya Riyadi. Kepada Tawar, Riyadi bilang kalau ia membeli tanah yang di bangunnya itu membeli pada seseorang yang bernama Lilik.

Namun Riyadi tidak menyebutkan berapa besaran uang yang dikeluarkan pada Lilik.

“Tanah iki tak tuku, teko kaji Lilik cak (tanah ini saya beli dari Hj.Lilik),” cerita Tawar pada  wartawan di ruang tamu rumahnya.

Kemudian, tiba-tiba Tawar menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Mojokerto terkait tanah hak miliknya di gugat oleh Lilik, yang pada waktu itu memberi pinjaman uang pada dirinya.

“Kulo kaget mas, kok moro-moro enten panggilan saking pengadilan (saya kaget kok tiba-tiba ada panggilan dari Pengadilan),” cerita Tawar pada awak media.

Sidang pertama pun di lakoni oleh Tawar selaku tergugat, namun Tawar lupa tanggal dan harinya, kapan sidang pertama itu berlangsung.

Pada Kamis (18/3/2021) sidang kedua di gelar di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan agenda bukti surat dan pemeriksan saksi penggugat.

Pada Majelis Hakim, kuasa hukum penggugat menghadirkan 3 orang saksi yakni M.Haris selaku ketua RT Dusun Karangnongko, Riyadi (penghuni lahan sengketa) dan Sutomo masing-masing masih tetangga.

Dari penggalian keterangan yang di lontarkan Majelis Hakim Ketua kepada saksi pertama M. Haris, Haris mengatakan kalau pihaknya adalah selaku ketua RT Dusun Karangnongko pada saat itu.

Di dalam forum persidangan, Haris juga memberikan kesaksian pada hakim ketua, bahwa ia ikut menanda tangani surat keterangan waris itu, sebagai saksi, penandatanganan di lakukan di rumah sekretaris desa, bukan di kantor Desa. Pelaksanaannya waktu itu sore hari.

Haris juga mengakui, kalau pada saat penandatanganan surat keterangan waris, para ahli waris dari Tawar, tidak berkumpul secara bersamaan.

“Saat itu saya, menjabat sebagai ketua RT dan ikut menandatangani surat keterangan waris di rumah carik, anak-anaknya Tawar pada saat penandatanganan tidak lengkap,” terangnya pada Majelis hakim ketua.

Di tanya Hakim soal sengketa tanah yang terjadi, Haris mengaku tidak tahu. 

“Dengar-dengar, tanah Tawar itu di beli bu Lilik, kalau ada persoalan sengketa, saya tidak tahu” tegasnya.

Dalam sesi selanjutnya, penggalian keterangan dari saksi yang kedua yakni Riyadi. Keterangan Riyadi di hadapan majelis hakim berbeda dengan keterangan yang di sampaikan pada Tawar.

Di hadapan majelis hakim Riyadi memberi kesaksian kalau antara dirinya dan Lilik tidak ada hubungan darah, melainkan orang lain.

Pihaknya juga memberi kesaksian kalau rumah dan pekarangan yang di tempati saat ini tidak beli, melainkan hanya di suruh menempati oleh Lilik. Karena ada hutang budi.

“Rumah yang saya huni itu di bangun pada tahun 2009, itu bukan rumah saya, melainkan rumahnya kaji Lilik,” ucapnya.

Riyadi menambahkan,”cerita dari kaji Lilik, Tawar hutang pada kaji Lilik 8 juta, terus minta tambahan 2 juta, dengan jaminan rumah yang saya huni itu,” sambung Riyadi dalam memberikan kesaksian di hadapan hakim.

Sementara itu, Sugeng Hari Kartono S.H selaku kuasa hukum dari tergugat mengatakan,”klien kami tidak pernah merasa menjual asetnya pada hj.Lilik tapi terbit AJB dari Lilik ke tawar dasarnya apa..? Karena berdasarkan keterangan saksi di persidangan itu antara tawar dan Lilik adalah permasalahan hutang piutang, bukan jual beli,” papar Sugeng.

Sugeng menambahkan,” andaikan terjadi proses jual beli di PPAT, kenapa SHM sampai saat ini masih di pegang Tawar dan masih menjadi agunan di bank PNM. Red